Site icon Lingkar.co

Agustina Fokus Pembangunan Layanan Kesehatan dan Pendidikan pada Musrenbang RPJMD Kota Semarang

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama jajaran muspida Kota Semarang saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. (dok Istimewa)

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama jajaran muspida Kota Semarang saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. (dok Istimewa)

Lingkar.co – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti fokuskan pemenuhan layanan dasar masyarakat terkait kesehatan dan pendidikan pada 2025 hingga 2029. Hal tersebut disampaikan Agustina saat membuka Musrenbang RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029 di MG Setos Hotel Semarang, Senin (5/5/2025).

Agustina menjelaskan, bahwa nantinya tiap tahun Pemerintah Kota Semarang akan fokus pembangunan di sektor tertentu. Sehingga pembangunan bisa merata.

“Jadi ada konsentrasi setiap tahunnya, jadi 2025 kita mau bangun apa, 2026 mau bangun apa. Begitu seterusnya sampai 2029. Kita agak merubah sedikit pola penganggarannya,” kata Agustina.

Namun, Musrenbang Semarang memiliki prioritas dalam pembangunan. Yakni pemenuhan layanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan.

Terkait kesehatan, pihaknya akan menambah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan akan dibangun untuk mempermudah jangkauan kepada warga.

“Kita fokus infrastruktur layanan dasar, kita selesaikan dulu lah jumlah kebutuhan Puskesmas sama puskesmas penbantu. Jika dibandingkan dengan Rumah Sakit Swasta terhadap jumlah kebutuhan penduduk dan kesehatan ini berapa? Misalnya di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan Rumah Sakit Swasta itu atau tidak ada layanan primer dari swasta, di situ harus segera dibangun puskesmas pembantu atau Puskesmas atau rumah sakit, itu penting. Kesehatan itu penting,” tegasnya.

Kemudian, terkait pendidikan, ia tak mau ada seorang siswa tak bisa melanjutkan sekolah karena tak mampu bayar biaya sekolah.

“Layanan dasar berupa pendidikan ini kan aset. Semua urusan pendidikan harus kita selesaikan, termasuk yang enggak bisa bayar SPP. Kita sedang cari format agar tidak melanggar aturan,” ucapnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk bisa memenuhi layanan dasar ini. Sehingga pembangunan layanan dasar bisa nyaman dan aman.

“Setelah layanan dasar, lainnya akan kita kerjakan, seperti pariwisata dan lain lain,” terang dia. ***

Exit mobile version