Aliansi Masyarakat Sukolilo Desak Transparansi Dana Desa, Kades Janji Benahi Pembangunan

Audiensi Aliansi Masyarakat Desa Sukolilo, dengan Pemdes setempat, Kamis (11/12/2025). Foto: Istimewa.

Lingkar.co – Aliansi Masyarakat Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, mendatangi Kantor Balai Desa setempat, Kamis (11/12/2025), untuk menuntut transparansi penggunaan Dana Desa (DD). Mereka menggelar unjuk rasa sekaligus audiensi bersama perangkat desa yang dipimpin Kepala Desa (Kades) Sukolilo, Ahmad Amirudin, dengan pendampingan dari Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono.

Penanggung jawab Aliansi Masyarakat Desa Sukolilo, Suyono, menegaskan bahwa warga menuntut keterbukaan pengelolaan DD yang bersumber dari APBN.

“Kita sebagai masyarakat menuntut Pemdes agar Dana Desa transparan dan terbuka karena diketahui sumbernya dari APBN, dari uang rakyat. Jadi, kita sebagai hak masyarakat minta Dana Desa dikelola dengan amanah sebagaimana mestinya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam dialog tersebut, warga mengevaluasi sejumlah titik pembangunan desa. Suyono menyebut masyarakat perlu menjadi kontrol agar pembangunan sesuai kebutuhan.

“Adanya temuan-temuan pembangunan setelah kita audiensi ada beberapa titik temuan, kita benahi. Kami kontrol desa ada beberapa titik-titik ingin dipenuhi supaya Desa Sukolilo lebih maju dan sejahtera,” ujarnya sambil menunjukkan notulensi.

Dari notulensi audiensi, Kades Sukolilo, Ahmad Amirudin, berkomitmen menindaklanjuti beberapa pekerjaan, termasuk pengecoran jembatan di RT 02/RW 09 dan RT 04/RW 09 dalam waktu dekat, serta melengkapi fasilitas taman di RW 10. Selain itu, Pemdes juga berjanji menata kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih transparan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kades juga berjanji mengelola aset desa secara amanah dan terbuka, serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui musyawarah desa agar tepat sasaran.

Suyono berharap upaya ini menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Pati. “Dengan adanya ini, harapannya Sukolilo dicontoh desa yang lain. Harapan kami KPK mengintervensi di dalam Pemerintah Kabupaten Pati,” katanya.

Terkait peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Suyono menilai lembaga tersebut belum berjalan optimal.

“Yang saya ketahui BPD mandul, dan kami katakan mandul semoga ke depan lebih baik lagi. Sepengetahuan saya BPD tidak dilibatkan atau ndak kurang harmonis dengan pihak pemerintah desa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hasil dari audiensi ini, Pemdes Sukolilo dan BPD Sukolilo menyepakati untuk memperbaiki hubungan dan bersinergi demi kemajuan desa. Pihaknya pun berkomitmen mengawal seluruh hasil kesepakatan.

“Kita puas namun harus mengawal terus supaya sempurna, yang penting kita pantau terus. Kami sebagai mitra, masyarakat mendampingi, kami mengawasi kepala desa. Hasil pengawasan selama ini intinya kurang komunikasi, dengan adanya audiensi, kami berterimakasih,” pungkas Suyono. (*)