Anggota DPRD Soroti Anggaran Komunikasi Pimpinan Terlalu Boros

  • Bagikan
Dprd mujaeroni kegiatan siaran radio di ptpn surakarta. FOTO: Mujaeroni/Lingkar.co
Dprd mujaeroni kegiatan siaran radio di ptpn surakarta. FOTO: Mujaeroni/Lingkar.co

SEMARANG, Lingkar.co – Usulan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendapat sorotan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 
Anggota DPRD Komisi A, Mujaeroni, menyoroti usulan anggaran RKPD 2022. Ia mengonfirmasi hal tersebut langsung pada Lingkar.co, Kamis (16/9/2021).

Anggaran tersebut adalah anggaran komunikasi pimpinan yang diajukan Biro Umum Pemprov Jateng sebesar Rp9,45 miliar dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik oleh Diskominfo Jateng sebesar Rp32,50 miliar.
 
“Itu kan kalau kita membaca, juga ada anggaran komunikasi. Itu kalau kita hitung-hitung kan kisarannya banyak sekali apalagi pada saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya melalui telepon pada lingkar.co.
 
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan dari adanya anggaran komunikasi tersebut masih banyak terjadi simpang siur.
 
“Tentunya (anggaran komunikasi) ini untuk apa saja, belum nanti untuk bantuan kemasyarakatan itu nanti tentu banyak simpang siur. Seharusnya hal seperti itu bisa diminimalisir,” jelasnya.
 

Baca Juga:
Antri Lama, Warga Enggan Mengurus Permohonan Akta Kematian


Dinas Kominfo menganggarkan biaya untuk sosialisasi kebijakan dan hasil pembangunan dari Pemda. Besarnya anggaran tersebut senilai lebih dari Rp15 miliar.
 
“Itu kan sudah besar sekali. Belum lagi yang dari Biro Umum. Sama saja pemborosan anggaran itu,” lanjut Mujaeroni.
 
Menurutnya, anggaran Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah dan Diskominfo Jawa Tengah memiliki kesamaan kegiatan berupa komunikasi pimpinan.
 
“Itu kan kegiatan yang sama, rinciannya untuk apa saja, kegiatan apa saja juga belum jelas,” katanya.
 
Anggaran sebesar itu salah satunya untuk bekerja sama di bidang publikasi melalui media cetak, online dan TV, dan untuk membayar tenaga dokumentasi.
 
Ia juga menyarankan agar OPD terkait berkomunikasi terlebih dahulu dan berdiskusi ulang dengan Gubernur. Agar usulan program dan anggaran lebih realistis.
 
“Sebaiknya kedua OPD dan Pak Gubernur berembug dulu untuk mengkomunikasikan program dan anggarannya, biar lebih realistis,” katanya.
 
Penulis: Rezanda Akbar D.

Editor: Nadin Himaya

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: