Angka Kemiskinan di Kabupaten Kendal Tahun 2024 Turun 0,4 Persen, Bupati Prioritaskan Pendidikan

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat menandatangani hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Rabu (14/5/2025). Foto: Wahyudi/Lingkar.co
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari saat menandatangani hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Rabu (14/5/2025). Foto: Wahyudi/Lingkar.co

Lingkar.co – Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,04 persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal, tingkat kemiskinan tahun ini tercatat sebesar 9,35 persen, menurun dari 9,39 persen pada tahun 2023.

Bupati menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal yang berlangsung di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Rabu (14/5/2025).

“Penurunan angka kemiskinan ini patut kita syukuri. Namun pekerjaan rumah kita masih panjang karena capaian ini belum lebih baik dari angka nasional. Kami akan terus berupaya menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan,” ujar Bupati yang akrab disapa Tika itu.

Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran di Kabupaten Kendal juga menunjukkan penurunan menjadi 5,01 persen pada tahun 2024. Namun demikian, perhatian serius masih diperlukan pada sektor pendidikan. Menurut data, angka rata-rata lama sekolah di Kendal hanya 7,74 tahun, setara dengan jenjang kelas dua SMP.

Bupati Tika lantas menegaskan, peningkatan kualitas dan akses pendidikan akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Musrenbang kali ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Perwakilan dari organisasi masyarakat (ormas), paguyuban kepala desa, hingga kelompok anak turut memberikan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Salah satu sorotan datang dari perwakilan organisasi Muhammadiyah, yang menyinggung rendahnya angka lama sekolah dan kualitas pendidikan di Kendal. Ia menyoroti banyaknya guru yang ditempatkan di pelosok desa namun kemudian mengajukan pindah ke kota.

“Kami mengusulkan agar ada kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan guru-guru yang berasal dari desa. Dengan begitu, mereka lebih memiliki komitmen untuk tetap mengajar di daerah asalnya, bukan malah minta pindah ke kota,” ungkapnya.

Usulan tersebut disambut baik oleh Pemkab Kendal dan akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan. (*)

Penulis: Wahyudi
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat