Lingkar.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir Mei 2025, APBN mencatat defisit sebesar Rp 21 triliun atau sekitar 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski ada defisit, jumlah tersebut masih sangat jauh di bawah batas aman yang telah ditetapkan pemerintah.
“Posisi APBN sampai Mei ini defisitnya Rp 21 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan batas defisit yang diatur dalam undang-undang, yaitu Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Di sisi lain, katanya, APBN tahun ini berhasil mencatat surplus primer sebesar Rp 192,1 triliun. Surplus primer ini menunjukkan bahwa penerimaan negara setelah dikurangi belanja non-bunga masih positif, menandakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Pendapatan negara hingga Mei 2025 mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1% dari target, didominasi oleh penerimaan pajak dan bea cukai sebesar Rp 806 triliun. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.016,3 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 322 triliun.
Sri Mulyani menegaskan, fokus utama APBN 2025 adalah memberikan stimulus yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga efisiensi anggaran.
“Kami terus berupaya agar anggaran yang digunakan tepat sasaran, mendukung pemulihan ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, defisit APBN tahun ini juga lebih terkendali. Pada Mei 2024, defisit tercatat Rp 21,76 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun ini.
Dengan kondisi ini, pemerintah optimistis APBN 2025 dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang stabil dan inklusif. “Kami akan terus memantau dan menyesuaikan kebijakan fiskal agar APBN tetap sehat dan efektif dalam mendukung pembangunan nasional,” tutup Sri Mulyani. (*)
