Lingkar.co – Banjir yang kerap melanda Kecamatan Cepu kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Blora. Untuk penanganan darurat, enam alat berat dikerahkan, sementara solusi jangka panjang berupa pembangunan embung mulai disiapkan.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menyebut banjir di wilayah Cepu sudah terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan saat ini, tetapi juga menyiapkan langkah antisipatif ke depan.
“Banjir di Cepu ini bukan hal baru. Yang penting sekarang bagaimana kita menyiapkan lahan agar nantinya bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk pembangunan embung,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, banjir terjadi karena debit air yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas tampungan yang ada. Untuk itu, embung dinilai menjadi solusi penting guna menahan limpasan air.
Dalam penanganan sementara, Pemkab Blora telah menurunkan enam ekskavator untuk membantu normalisasi dan penanganan dampak banjir. Ke depan, pemerintah daerah juga akan menggandeng DPUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk program berkelanjutan.
“Akan ada program bersama BBWS, baik saat musim kemarau maupun penghujan, terutama untuk pembersihan sedimentasi,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Blora juga berkomitmen menyiapkan lahan sebagai langkah awal pembangunan embung agar risiko banjir di Cepu bisa ditekan.
Sementara itu, Camat Cepu Endah Ekawati mengungkapkan, banjir kali ini merendam lima kelurahan, yakni Tambakromo, Balun, Cepu, Ngelo, dan Karangboyo.
Tak hanya permukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga terdampak, seperti Taman Tukbuntung, Terminal Cepu Tipe A, dan Taman Seribu Lampu. Ia menyebut banjir kali ini termasuk yang terluas.
Menurut Endah, pihaknya telah berkoordinasi dan mengajukan bantuan ke BPBD, Dinas Sosial, serta BBWS. Ia menilai tingginya curah hujan dan terbatasnya kapasitas embung menjadi faktor utama banjir.
“Aliran air dari luar wilayah sangat besar, sehingga Embung Lebok yang biasanya mampu menampung, kali ini tidak sanggup,” katanya.
Pemerintah kecamatan juga telah menginstruksikan seluruh lurah untuk mendata kondisi drainase dan aliran sungai, terutama yang tersumbat atau tidak lagi berfungsi.
“Untuk wilayah padat penduduk, penanganan drainase perlu perhatian khusus dan koordinasi lintas pihak,” tambahnya.
Ia juga menyebut, rencana penanganan sebenarnya sudah tertuang dalam master plan DPUPR. Namun, keterbatasan anggaran membuat program tersebut belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Ke depan, akan diupayakan pengadaan pompa air sebagai langkah tambahan untuk mengurangi genangan. (*)
