Lingkar.co – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pemalang menyampaikan 13 tuntutan kepada orang nomor dua di Pemalang, Jawa Tengah. Para aktivis kepemudaan berbasis mahasiswa ini menilai banyak persoalan masyarakat yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Audiensi ini kami lakukan untuk membahas secara langsung masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Pemalang. 13 poin yang kami ajukan adalah hal-hal yang mendesak dan memerlukan perhatian segera dari pemerintah daerah,” ujar Ketua PC PMII Pemalang, M. Ade Sulaiman dalam siaran persnya, Ahad (31/8/2025).
Ade menyebut persoalan infrastruktur jalan yang rusak dan terkena longsor, seperti yang terjadi di Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, serta di Kecamatan Watukumpul sebagai hal yang utama. “Kita tahu roda ekonomi ini sangat bergantung dengan adanya infrastruktur jalan yang baik. Kami harap ini bisa cepat terselesaikan agar masyarakat tidak merasa dirugikan,” katanya
Selain itu, kata dia, pihaknya juga menyoroti masalah banjir rob di Ulujami, pengadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan, serta penyelesaian kemiskinan ekstrem di Pemalang. Selanjutnya, PMII juga meminta solusi tentang pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah, pengadaan perguruan tinggi negeri di Pemalang, revitalisasi sumber daya air bersih.
“Mestinya persoalan kebersihan dan kesehatan, perhatian gizi anak dan ibu hamil juga menjadi perhatian serius kalau kita memang punya target menuju Indonesia Emas,” tandasnya.
Tidak hanya itu, para mahasiswa juga menyoroti perlunya perbaikan insentif untuk guru dan tenaga honorer. “PMII Pemalang juga mengajukan langkah konkret dalam revitalisasi penerangan jalan umum di Kecamatan Bantarbolang dan pengawasan ketat terhadap operasional kendaraan bermuatan besar,” urainya.
Sebanyak 13 hal penting itu mereka sampaikan saat diterima audiensi oleh Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes pada Jumat, 29 Agustus 2025 kemarin di ruang rapat Setda Kabupaten Pemalang.
Ade bilang, 13 tuntutan tersebut merupakan hasil advokasi yang dilakukan oleh PMII Pemalang terhadap keluhan-keluhan masyarakat. “Kami tidak hanya berdiskusi, namun juga berdasarkan kajian dari berbagai keluhan masyarakat, kita terjun langsung ke lapangan, bertemu dan berdialog dengan masyaraka,” paparnya.
“Kami berharap agar setiap persoalan yang kami ajukan bisa segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pemalang,” harapnya.
Apresiasi dan Kolaborasi
Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes memberikan apresiasi atas kerja strategis PMII di Pemalang. Ia juga mengaku peran berbagai pihak termasuk mahasiswa sangat dibutuhkan sehingga aspirasi masyarakat tersampaikan dengan cara yang baik dan benar.
“Kami menyadari bahwa tanpa kolaborasi dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah akan kesulitan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi peran PMII yang turut serta dalam memberikan masukan-masukan konstruktif untuk kemajuan Pemalang,” tuturnya.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan, Wabup menyebut beberapa masalah masih dalam tahap lelang, sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Untuk persoalan jalan di desa Jatingarang, Bodeh, sudah masuk tahap lelang, tinggal menunggu pelaksanaan,” katanya.
“Begitu juga dengan longsor di Watukumpul, kami sedang berkoordinasi dengan Perhutani untuk pembebasan lahan guna membuatkan jalan yang aman,” sambungnya.
Wabup juga berjanji akan segera menindaklanjuti isu-isu lain seperti pengangkutan puing longsoran agar lahan persawahan warga dapat segera dipulihkan.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab dan PMII Pemalang sepakat untuk terus berkomunikasi guna mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang ada, serta menciptakan Pemalang yang lebih baik dan sejahtera. (*)
