Lingkar.co – Pemerintah Austria menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah udaranya dalam operasi militer terhadap Iran. Penolakan ini didasarkan pada prinsip netralitas militer yang telah lama dianut Austria.
Pada Kamis (2/4/2026), juru bicara Kementerian Pertahanan Austria mengonfirmasi adanya sejumlah permintaan dari Washington, meskipun tidak merinci jumlahnya. Informasi tersebut dilaporkan oleh penyiar publik ORF.
Austria diketahui tidak memberlakukan larangan menyeluruh terhadap penerbangan militer AS. Namun, setiap permintaan akan ditinjau secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan hukum netralitas yang berlaku di negara tersebut.
Sikap pemerintah ini juga mendapat dukungan dari partai oposisi SPO. Ketua SPO wilayah Austria Hilir, Sven Hergovich, mendesak pemerintah untuk tetap konsisten menolak semua bentuk dukungan militer kepada AS.
Ia bahkan meminta Menteri Pertahanan Klaudia Tanner untuk tidak menyetujui penerbangan militer, termasuk transportasi maupun logistik menuju kawasan Teluk.
“Perang ini merusak kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia,” ujarnya.
Sejumlah negara Eropa lainnya juga mengambil langkah serupa. Spanyol dilaporkan menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer terkait konflik tersebut. Sementara Italia menolak permintaan pesawat militer AS untuk mendarat di pangkalan di Sisilia.
Konflik ini bermula ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan udara ke Iran sejak 28 Februari 2026. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai balasan, Teheran meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta sejumlah negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan balasan ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta turut mengganggu stabilitas pasar global dan sektor penerbangan internasional.
Penulis: Putri Septina
