Lingkar.co – Wakil Bupati Batang Suyono sebagai Ketua Pengawas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan pengawasan ketat pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto tersebut,
Dirinya tak menampik bahwa pihaknya kerap menerima ‘curhatan’ hingga kritik pedas dari masyarakat, terutama orang tua siswa yang mengunggah potret menu makanan yang dianggap tidak sesuai harapan.
Bagi Suyono, unggahan-unggahan di media sosial tersebut bukanlah sekadar angin lalu. Dalam pertemuan terbaru bersama para mitra penyedia, ia secara blak-blakan menampilkan potret menu yang dikeluhkan tersebut sebagai bahan evaluasi.
Suyono menekankan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah harga mati. Ia mengingatkan para mitra agar tidak main-main dengan nilai gizi yang sudah ditetapkan.
“Sudah ada keuntungan, jangan mengurangi nilai. Yang Rp8 ribu ya Rp8 ribu. Jika SOP tidak dijalankan dengan disiplin, niat mulia pemerintah bisa tercoreng di mata publik,” katanya saat Rakor Yayasan dan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Ia ingin agar pemberian makanan bergizi ini menjadi budaya kerja yang jujur, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
“Kadang-kadang memenuhi, kadang-kadang enggak. Maka saya tekankan tadi itu harus sesuai SOP menjadi budaya, sehingga tidak merugikan penerima manfaat, bahkan tidak menjadi kritikan. Karena kalau kritik terus-menerus, kebijakan ini seakan-akan menjadi kebijakan yang tidak mulia,” tegasnya.
Ancaman Penutupan SPPG
Pengawasan ini tidak hanya berhenti pada teguran lisan. Suyono menyatakan pihaknya memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tegas jika ada penyedia atau SPPG yang membandel.
Menurutnya, kualitas makanan sangat menentukan masa depan generasi penerus di Batang. Jika diingatkan berkali-kali namun tetap melanggar, ia tidak segan untuk menghentikan kerjasama.
“Jika tidak sesuai dan terus-menerus diingatkan tidak mau, MBG itu bisa kita tutup, kita rekomendasikan untuk ditutup,” jelasnya.
Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga yang paling berat adalah pemberhentian operasional SPPG tersebut.
Meski semangat program ini sangat besar, Suyono mengakui distribusi MBG di Batang belum sepenuhnya merata. Saat ini baru tersedia sekitar 61 unit dari total 110 kebutuhan yang ada di seluruh kabupaten.
“Daerah-daerah yang masuk kategori Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) atau wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama yang belum tersentuh sepenuhnya. Di antaranya daerah 3T yang terpencil itu belum. Kalau daerah Kecamatan Bawang kan ya sudah ada, tapi belum semua, belum rata istilahnya,” ujar dia.
Di akhir pesannya, ia kembali mengingatkan bahwa belanja bahan baku harus mengutamakan produk lokal (kecuali susu) guna menggerakkan ekonomi warga sekitar.
Ia berharap, para mitra sadar bahwa di setiap piring makanan yang mereka sajikan, terdapat harapan besar bagi kualitas SDM Indonesia di masa depan. (*)
