Lingkar.co – Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permatasari, SE., MM., mengukuhkan penyesuaian masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kendal. Acara digelar di Kendal Sport Center, Kamis (26/6/2025).
Pengukuhan ini menyesuaikan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa. Kegiatan ini menjadi legalitas baru bagi masa keanggotaan BPD di seluruh desa di Kendal.
Bupati menyampaikan selamat kepada anggota BPD yang dikukuhkan. Ia juga mengapresiasi pengabdian BPD dalam membangun desa sebagai bagian penting dari kemajuan Kendal.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan tiga fungsi utama BPD. Yakni, legislasi desa, penyalur aspirasi masyarakat, dan pengawas kinerja pemerintah desa.
Legislasi desa berarti BPD ikut menyusun dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi ini memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
Sebagai penyalur aspirasi, BPD wajib mendengar, mencatat, dan menyampaikan harapan masyarakat desa. Aspirasi itu menjadi bahan dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan.
BPD juga berperan mengawasi jalannya pemerintahan desa agar transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi dan pelaporan secara rutin.
Bupati berharap BPD mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan, koperasi desa, pengelolaan sampah, dan penguatan ekonomi lokal. Peran BPD penting dalam mendorong lahirnya desa mandiri dan sejahtera.
Ia juga mengajak seluruh anggota BPD menjaga integritas dan profesionalisme. Kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Rilis ini ditutup dengan pesan Bupati agar sinergi antar lembaga desa terus diperkuat. “Mari bangun desa dengan semangat kebersamaan untuk Kendal yang berdikari,” pungkasnya. ***