KUDUS, Lingkar.co – Usai penandatanganan bersama antara Pemerintah Kabupaten (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Kesepakatan, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, dalam rapat paripurna Senin malam (15/11), Bupati Kudus HM. Hartopo mengungkapkan bahwa pada awal Desember 2021 Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ditarget selesai pembahasan.
“Kami targetkan untuk rancangan APBD selesai 1 Desember 2021,” tegasnya.
Dalam sidang paripurna yang digelar secara fisik dan daring tersebut, HM. Hartopo hadir didampingi oleh Sekda Samani Intakoris serta pimpinan OPD. Turut hadir pula perwakilan Forkopimda. Sementara itu Ketua DPRD, Masan memimpin secara langsung sidang paripurna tersebut.
Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan, karena sisa waktu yang cukup panjang, maka ia berharap rancangan APBD tidak telat seperti tahun kemarin (APBD TA. 2021-red).
“Kami sudah mengkoordinasikan dengan baik, agar tim bisa segera mempercepat. Jika tidak, maka akan dilakukan karantina agar pembahasan bisa tepat waktu,” jelasnya.
Hartopo juga menyatakan akan selalu memantau kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar bisa bekerja lebih baik dalam proses pembahasan APBD Kudus 2022 dengan dewan. Upaya tersebut dilakukan agar keterlambatan pengesahan APBD Perubahan Kudus 2021 tidak terulang lagi.
“Saya akan mengawal secara langsung proses pembahasan ini termasuk memantau kinerja TAPD,” tandasnya
Sementara, disinggung mengenai prioritas kegiatan pembangunan, menurut Hartopo pada tahun 2022 Pemkab Kudus masih tetap memberikan porsi lebih pada penanganan Covid-19. Selain upaya pencegahan dan vaksinasi, fokus kegiatan juga akan diarahkan pada pemulihan ekonomi.
“Masih fokus penanganan Covid-19. Salah satunya adalah dengan menambah alokasi Dana Tak Terduga sebagai antisipasi penanganan Covid-19,”paparnya.
Selain itu, persoalan infrastruktur juga menjadi prioritas lain yang akan tetap dilakukan dalam pelaksanaan APBD Kudus 2022. Perbaikan jalan rusak, jembatan dan sarpras pengendali banjir juga menjadi arah kebijakan di tahun depan.
Di sisi lain, Hartopo juga menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan program unggulan yang masuk dalam visi misi Pemerintah Daerah. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS), santunan kematian hingga pemberian santunan bagi penunggu pasien di RS juga tetap akan dijalankan.
Sementara itu, ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, rancangan APBD 2022 diharapkan bisa lebih awal. APBD 2022 diharapkan bisa segera memulihkan ekonomi.
“Harapannya bisa segera memulihkan ekonomi dan pekerjaan juga bisa tepat waktu. Karena waktunya saat ini lebih panjang,” tandas Masan.
Penulis : Lingkar News Network
