Cegah Banjir, Pemkot Semarang Fokus Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, usai menghadiri rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (2/5/2023) pihaknya fokus pembangunan infrastruktur penanganan banjir. FOTO: Alan Henry
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, usai menghadiri rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (2/5/2023) pihaknya fokus pembangunan infrastruktur penanganan banjir. FOTO: Alan Henry

Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, fokus pembangunan infrastruktur untuk penanganan serta pengendalian banjir.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Gedung DPRD Kota Semarang, usai mengikuti rapat paripurna, Selasa (2/5/2023).

Rapat paripurna DPRD Kota Semarang, dalam rangka pembukaan masa persidangan 2023 serta penyampaian laporan hasil reses.

2023-12-tgl-13-larangan-kampanye

Wali Kota Hevearita, mengatakan, bencana banjir banyak melanda sejumlah wilayah di Kota Semarang. Padahal pembangunan infrastruktur telah mulai sejak awal tahun.

“Saya minta khususnya di Wolter Monginsidi, banyak pembangunan jalan masuk (PJM) yang mengganggu aliran air,”ucap Ita, sapaan akrab walikota.

2023-12-tgl-13-pihak-yang-dilarang-ikut-kampanye

“Begitu saya meminta lakukan pembongkaran, hujan beberapa waktu lalu, banjir bisa teratasi,” lanjutnya.

Png-20230831-120408-0000

Ita menegaskan, segera mengumpulkan seluruh jajarannya untuk menginventarisasi program-program yang tidak bisa dilakukan, untuk diberhentikan dan fokus pada infrastruktur.

“Proyek lelang yang tidak bisa dilakukan, lebih baik berhenti, kita prioritas infrastruktur tentang pencegahan banjir,” tegas Ita.

“Termasuk juga membenahi jalan berlubang akibat musim hujan,” sambungnya.

Ita juga akan mendorong pemerintah provinsi dan pusat, agar melakukan perbaikan jalan.

Karena menurutnya, yang menjadi keresahan masyarakat mayoritas di wilayah jalan utama.

“Seperti jalan Mangkang yang Menuju ke Semarang, itu kan milik Nasional, kemudian arteri, Yos Sudarso hingga ke wilayah Sayung, milik Kementerian PUPR,” jelasnya

“Dan juga di wilayah Cangkiran Gunung Pati, milik provinsi,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat didominasi soal sarana dan prasarana.

“Saya sudah sampaikan ke Wali Kota Semarang, agar segera ditindaklanjuti,” ujar Pilus, sapaan akrabnya.

Terkait infrastruktur, kata Pilus, masyarakat tidak pernah mengusulkan tentang kewenangan provinsi maupun pusat.

“Masyarakat sering mengusulkan soal wilayah masing-masing, contohnya drainase, paving, cor, paling banyak itu,” pungkasnya.***

Penulis: Alan Henry

Editor: M. Rain Daling

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *