Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Pemkab Kendal Launching Program TAMENG DESA

Lingkar.co – Menjawab kekhawatiran atas maraknya kasus penyalahgunaan dana desa oleh oknum kepala desa dan perangkatnya, Pemerintah Kabupaten Kendal resmi meluncurkan program inovatif bertajuk TAMENG DESA — akronim dari Tata Kelola Akuntabilitas untuk Mencegah Penyelewengan Dana Desa.

Program ini diresmikan langsung oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permana Sari, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa. Inisiatif ini digagas oleh Bayu Aji, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kendal.

“Selama ini kita prihatin dengan masih adanya kepala desa maupun perangkat desa yang tersandung kasus penyalahgunaan dana desa. Dengan hadirnya TAMENG DESA, kita ingin memberikan edukasi, sistem peringatan dini, dan pendampingan langsung agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Dyah saat peluncuran program, Sabtu (3/8/2025).

TAMENG DESA mengandalkan dua pilar utama: edukasi berkelanjutan kepada perangkat desa serta penerapan Quick Response System (QRS) yang akan menindaklanjuti laporan indikasi penyelewengan secara cepat dan akurat.

“TAMENG DESA ini adalah wujud perlindungan dan pedoman kerja bagi kepala desa agar tidak terjebak kesalahan. Program ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.” kata Bupati Tika

“Ke depan program ini akan kami sosialisasikan secara menyeluruh ke desa-desa. Kepala desa harus paham hukum, paham regulasi, dan sadar bahwa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi.” Jelas Bayu

Bupati Dyah juga memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan Inspektorat Kendal. Ia menegaskan bahwa TAMENG DESA menjadi langkah awal dalam membentengi pemerintahan desa dari praktik korupsi serta menumbuhkan budaya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bersih.

Peluncuran TAMENG DESA yang juga bertepatan dengan peringatan HUT pertama Saka Bahurekso ini, diharapkan menjadi momentum penting dalam mendorong reformasi birokrasi hingga ke tingkat desa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan. (*)

Penulis Yoedhi W