Lingkar.co – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas)Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme, yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi.
Satgas tersebut sudah dibentuk di sebelas kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebagai upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai menghadiri acara Penguatan Aktualisasi Nilai- nilai Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI, di Hotel Grand Candi Kota Semarang, Jumat (25/07/2025).
Ia mengatakan, Satgas tersebut diharapkan akan membantu Jawa Tengah menjadi daerah yang ramah terhadap investor. Terlebih, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tujuan investasi terbesar di Indonesia.
“Sebelas kabupaten/kota yang sudah membentuk Satgas anti premanisme ini menjadi tumpuan kita untuk menciptakan Jawa Tengah yang ramah terhadap investasi. Kita akan segera melakukan akselerasi untuk menangani masalah premanisme ini,” katanya.
Menurut Sekda, premanisme sudah menjadi perhatian serius pemimpin negara dan keberadaannya sangat mengganggu iklim investasi. Pembentukan Satgas di seluruh kabupaten/kota bukan hal yang sulit. Tapi ada hal yang lebih sulit, yakni akselerasi untuk penanganan premanisme tersebut.
Saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan, Sekda mengatakan, investor selalu meminta jaminan agar tidak terganggu saat menjalankan usahanya. Kata Sekda, saat ada investasi masuk, jangan sampai terjadi kendala jaminan kepastian keamanan. Dia mencontohkan beberapa kasus di daerah luar Jawa Tengah akhirnya kehilangan investor yang hendak melakukan pengelolaan sampah.
“Sampah ini menjadi masalah masyarakat. Namun saat ada investor masuk hendak melakukan pengelolaan, justru dihambat preman,” katanya.
Hal sama disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan oliik Provinsi Jawa Tengah, Agung Kristiyanto. Pihaknya terus mendorong kabupaten/kota untuk membentuk Satgas Anti Premanisme dan aktivitasnya harus riil. Sebab Jawa Tengah saat ini disebut sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembentukan Satgas ini diharapkan dapat menekan aksi premanisme yang akan mengganggu investasi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, Jawa Tengah merupakan tujuan investasi terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, saat investor datang, jangan sampai kabur karena tidak ada jaminan kepastian keamanan.
“Jawa Tengah harus menjadi contoh jalur yang baik dan selama ini telah menjadi teladan dan tujuan investasi. Melalui pembentukan satgas anti premanisme akan ada arah dalam penegakan hukum terhadap premanisme yang mengganggu investasi,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh Forkopimda Provinsi, perwakilan forkopimda kabupaten/kota di Jateng, dan Kepala Kesbangpol kabupaten/kota se Jateng. (***)
