Cuaca Ekstrem, Ferry Wawan Cahyono minta Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Diperkuat

SEMARANG, Lingkar.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, memandang perlunya meningkatkan sosialisasi tentang tanggap bencana kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi penting, terlebih di saat cuaca ekstrim seperti sekarang agar bencana yang mungkin saja muncul dapat terantisipasi sedini mungkin.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono menilai, ada beberapa wilayah di Jawa Tengah yang rawan dilanda bencana. Contohnya seperti di Dapilnya Kabupaten Kebumen, Banjarnegara, hingga Purbalingga yang terkenal akan kawasan perbukitan sehingga memiliki konsekuensi rawan tanah longsor.

Selain tanah longsor, bencana alam lain yang kerap terjadi di Jawa Tengah adalah banjir, angin puting beliung, hingga gempa bumi. Berbagai macam bencana alam yang sering terjadi itu jika tidak diantisipasi maka dikawatirkan berdampak pada munculnya korban jiwa.

“Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah itu kan masuk di Ring of Fire, tingkat kebencanaanya tinggi. Apalagi di Dapil saya itu ada gunung berapi, perbukitan, sering longsor,” kata Ferry.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Ormas MKGR Provinsi Jawa Tengah ini, meminta kepada pemerintah untuk menggencarkan lagi sosialisasi, komunikasi, maupun pemberian informasi terkait dengan kerawanan bencana kepada masyarakat. Terlebih di kondisi cuaca yang tak menentu seperti sekarang.

Selain sosialisasi, program mitigasi juga harus menjadi prioritas. Pemahaman di lingkungan sangat penting agar masyarakat tahu, apa yang mesti lakukan ketika ada bencana.

Tak lupa, Ferry juga meminta kepada pemerintah daerah untuk perhatian terhadap kondisi insfrastruktur, termasuk bangunan sekolah di daerah masing-masing. Meski sejauh ini pemerintah daerah maupun provinsi sudah cukup bagus dalam melakukan kegiatan tanggap bencana, namun jangan sampai terlena.

“Sudah bagus (upaya tanggap bencana dari pemerintah) tinggal terus ditingkatkan konsep kesiapsiagaan menuju mitigasi bencana lebih baik, “jelas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jateng-10 yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kebumen.

Ferry menambahkan, tanggap bencana, tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja. Melainkan sangat penting melibatkan peran serta masyarakat baik dari unsur LPMK di tingkat kelurahan, sampai paling bawah RT/RW.

Hal itu bertujuan agar meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana dalam melakukan penanggulangan bencana.

“Seluruh stakeholder harus meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman agar bisa meningkatkan knowledge,” kata Politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu, Sabtu (19/11/2022).

Sebagai informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jateng mencatat ada 1.550 peristiwa bencana yang terjadi sepanjang tahun 2022. Dari jumlah peristiwa tersebut, BPBD menyebut mayoritas merupakan tanah longsor.

Kepala BPBD Jateng: Komunikasi dan Kecepatan Penanganan Bencana

Selaras, Kepala BPBD Jateng Bergas C. Penanggungan mengatakan kunci penanganan bencana adalah komunikasi dan kecepatan. Ia menjelaskan, bencana hidrometerologis sudah terjadi di beberapa wilayah yang berkait dengan cuaca ekstrem.

“Beberapa kabupaten sudah terdampak (cuaca ekstrem) khususnya Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, kemudian Temanggung, Banjarnegara dan Semarang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta semua BPBD di 35 kabupaten/kota mengaktifkan posko. Selain itu, Bergas meminta badan penanggulangan bencana aktif berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Pertama komunikasi, kemudian kuncinya percepatan penanganan, speed. Dari segi logisitik kami dari BPBD provinsi siap melakukan pendampingan, support  dan cover berkait dengan kebutuhan dan sekiranya ada kekurangan,” ucapnya.

Terkait personel dan anggaran, Bergas menyebut sudah siaga. Hal itu berlaku juga untuk penggunaan dana siaga bencana.

“Personel.di semua kabupaten/kota ada relawan dan BPBD serta instansi terkait. Dana siaga bencana ketika ada penetapan status keadaan darurat, maka pemerintah bisa menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT). Semua OPD sudah diberikan anggarannya, tinggal syarat dan pendukung untuk bisa memanfaatkan dan menggunakannya untuk penanganan bencana,” pungkas Bergas.(adv)

Penulis: Kharen Puja Risma

Editor: Muhammad Nurseha