Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempercepat pembangunan di Papua. Penugasan ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga urusan hak asasi manusia (HAM) dan koordinasi keamanan di wilayah tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Gibran akan memimpin Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BKP3), yang dibentuk berdasarkan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus Papua.
“Wapres Gibran mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin badan ini. Tugasnya adalah mengoordinasikan percepatan pembangunan Papua secara menyeluruh, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga keamanan,” ujar Yusril.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa Gibran tidak akan berkantor permanen di Papua. “Kantor Badan Khusus ini akan menggunakan fasilitas yang sudah ada, seperti di KPKNL Jayapura. Namun, Wapres akan rutin melakukan kunjungan kerja ke Papua untuk memastikan program berjalan sesuai target,” tambahnya.
Sementara itu, Gibran sendiri menyatakan kesiapannya menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Saya siap ditugaskan di mana saja dan kapan saja. Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan demi kemajuan Papua dan Indonesia secara keseluruhan,” kata Gibran saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
Gibran juga menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam isu Papua bukanlah hal yang baru. Wapres menyampaikan bahwa jajaran di Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang berada di bawah koordinasinya sudah kerap menjalankan berbagai kegiatan di Papua. Di antaranya mengirimkan alat sekolah, laptop, dan melakukan pengecekan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di Papua, seperti Sorong dan Merauke.
Namun, penugasan ini juga mendapat perhatian dari kalangan pengamat. Peneliti senior Pusat Riset Kewilayahan BRIN, Cahyo Pamungkas, mengingatkan bahwa peran Wapres dalam percepatan pembangunan Papua pernah diemban oleh pejabat sebelumnya, namun hasilnya belum optimal.
“Kuncinya adalah terobosan nyata dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya. (*)
