Lingkar.co – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang pada tahun 2025, program job fair tidak hanya berfokus pada lowongan perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutriso menjelaskan, untuk mengentaskan pengangguran, tidak harus bekerja di perusahaan, namun bisa menjadi berwirausaha.
“Maka, kami akan kerjasama dengan perusahaan yang punya limbah tertentu. Limbah bekas kain, limbah kayu. Bagaimana kerjasama, masyarakat diberdayakan, sehingga ada wirausaha baru,” paparnya, Kamis (1/5/2025).
Sutrisno menyebut, mengangguran di Kota Semarang mencapai 55 ribu orang. Pada tahun ini, pihaknya menargetkan tiga persen.
“Pengangguran kami masih 55 ribu. Kami ditargetkan 3 persen. Kemarin baru 0,175 persen,” bebernya.
Lanjutya, banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga dirinya mendorong anak muda menciptakan peluang usaha.
“Jobfair, kami utamakan anak-anak muda, lulusan SMA maunya apa? Orang sekarang nggak mau shift-shiftan,” ungkapnya.
Di samping jobfair, Disnaker juga memiliki program pelatihan untuk membekali warga memiliki skill tertentu. Dia memastikan, program pelatihan tetep berjalan di tengah efisiensi anggaran.
“Efisiensi atau tidak efisiensi tidak mempengaruhi kinerja. Justru, tantangan memberdayakan potensi yang ada,” katanya.
Bahkan, sambung Sutrisno, program rekrutmen yang selama ini rutin dilaksanakan non-APBD.
Diakui, seluruh dinas terimbas efisiensi anggaran. Kendati demikian, dia memastikan, anggaran pelatihan tetap. Kegiatan pelatihan dianggarkan sekira Rp 200 juta pada APBD 2025 atau hanya untuk satu paket pelatihan. Sementara, anggaran dari pusat melalui APBD, Kota Semarang menerima sekira 12 paket pelatihan.
“Tingga mengandalkan DBHCHT. Anggaran pusat juga terefisiensi. Kami harapannya ada limpahan dari BBPVP,” tambahnya.
Lebih lanjut, adanya efisiensi anggaran, Sutrisno memaparkan, kegiatan pelatihan tetap sama. Hanya saja, waktu pelatihan diperpendek. Jika semula pelatihan bisa lebih dari sebulan, kini hanya 22 hari.
“Uang saku, uang makan terefisiensi. Kami nego supaya cakupannya tetap, hanya harinya dikurangi,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, perlu ada upaya mengatasi persoalan pengangguran di ibu kota Jawa Tengah. Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi pengangguran.
Dia menilai, angka kelulusan dengan jumlah lapangan kerja cukup timpang.
“Dengan kepemimpinan Bu Agustin ke depan bisa lebih banyak lapangan pekerjaan,” ucap Pilus, sapaannya.
Selain berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, menurut Pilus. Prpgram pelatihan juga perlu. Pelatihan yang kini diperlukan adalah bagaimana memiliki skill agar masyarakat bisa berwirausaha. Dari semula tidak mempunyai pendapatan, dengan skill yang dimiliki, bisa menambah pemasukan. ***
Respon (1)
Komentar ditutup.