Lingkar.co – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Palu, Shauqi Husen Maskati alias Oky Maskati mengatakan, semua kader dan tokoh eksternal boleh maju sebagai calon ketua umum pada Muktamar X, termasuk Plt Ketum saat ini, Muhammad Mardiono. Namun ia menyatakan enggan memilih kembali Mardiono.
“Silahkan saja yang mau maju tafaddal silahkan, begitu juga dengan Plt (Mardiono), tapi soal dalam pemilihan, ah ya tunggu dulu,” ucap Oki saat diminta pendapat terkait riuhnya isu sejumlah DPC PPP meminta memecat Muhammad Romahurmuziy, Senin (16/6/2025).
Terkait pemecatan kader maupun pengurus, Oki mengungkapkan bahwa Mukernas telah menetapkan tidak ada pemecatan, dan pimpinan DPW maupun DPC yang berstatus Plt tetap memiliki hak yang sama. “Sudah disuarakan dan sudah disepakati di Mukernas, tidak ada pemecatan jelang muktamar. Hari gini masih main pecat memecat, udah ga zaman,” tandasnya.
Kendati demikian, dirinya merasa tidak mau mencampuri persoalan yang dikemukakan oleh DPC PPP yang menyuarakan pemecatan. Oleh karena itu dirinya menyarankan untuk mengambil sikap yang sama, yakni menentukan arah partai dengan mengusung calon ketua yang dianggap tepat memimpin PPP agar pada pemilu 2029 nanti bisa sejajar dengan partai besar.
“Yang jelas kalau kami mencampuri persoalan wilayah lain, walaupun dalam satu wadah berhimpun yang sama. Itu kan clear. Tinggal bagaimana tugas teman-teman DPC disana memastikan mengambil sikap seperti kami,” ujar dia.
i”Ini kan persoalannya sudah nampak di sana, siapa bersama Plt (DPW) dan siapa tidak bersama Plt (DPW), tinggal kuat-kuatan aja,” bebernya.
Menurut dia, tuntutan tersebut agak riskan mengingat bahwa yang menjadi Plt DPW PPP Riau secara otomatis orang yang mendapat kepercayaan dan dukungan dari DPP PPP saat ini.
“Kan agak riskan kalau DPC meminta DPWnya dievaluasi sementara yang mengevaluasi adalah DPP yang dipimpin Plt Ketum yang menjadi bestienya sang DPW,” ungkapnya.
Pada intinya, dia meminta siapapun, baik DPC maupun DPW untuk berhenti menyuarakan pemecatan kader maupun pengurus. “Stop pemecatan kader-kader, stop pemecatan pengurus karena ini tidak sesuai dengan spirit kita berpartai,” tegasnya.
“Iya, termasuk pemecatan Gus Rommy. Beliau kan kader, ketua majelis, pengurus pusat. Harusnya (semua) berpikir mencari suara untuk kursi legislatif maupun eksekutif, meraup suara sebanyak-banyaknya agar amar makruf nahi munkar bisa ditegakkan. Bukan main pecat, Bikin ill fill, bikin orang ingin hengkang, bikin orang antipati terhadap partai,” pungkasnya.
Sebagai informasi, ramai diberitakan sejumlah kader PPP DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi yang menuntut pemecatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy alias Gus Rommy. Demonstrasi tersebut berlangsung di depan Kantor DPP PPP pada Rabu, 4 Juni 2025.
Selanjutnya, pada hari Senin (9/6/2025) di sekretariat DPW PPP Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 22 DPC kabupaten dan kota di NTT menggelar aksi unjuk rasa. Mereka mendesak DPP PPP agar segera memecat Muhammad Romahurmuziy atau Rommy dari kepengurusan partai.
Aksi yang sama juga terjadi di kantor DPW PPP Riau di Pekanbaru pada Kamis (12/6/2025) kemarin. Mereka mendesak agar DPP PPP memecat Muhammad Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan.
Sementara di Riau, sejumlah DPC dikabarkan menandatangai surat pernyataan menginginkan Plt Ketua dan Plt Sekretaris DPW dievaluasi DPP dan diganti dari jabatannya. Dari surat yang beredar, beberapa DPC mulai dari ketua dan sekretaris DPC menandatangani surat tersebut yang berisikan harapan kepada DPP mengevaluasi kinerja Plt Ketua dan Sekretaris DPW. (rf)
