Lingkar.co – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pelalawan Dwi Surya Pamungkas, mengatakan semua calon ketua umum (Caketum) yang muncul dalam bursa politik menjelang muktamar sangat baik. Namun ia menyebut Andi Amran sangat cocok dengan partai Ka’bah.
:
“Sangat baik tokoh dari yang ingin mengurus PPP, selain itu kita juga melihat keseriusan tokoh luar dalam bekerja. Rekomendasi siap kita keluarkan dengan tokoh yang tepat dan yang ingin mengurus PPP, ” kata Dwi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Minggu (8/6/2025).
Rekomendasi akan diberikan kepada tokoh yang dianggap tepat karena menurut dia, ketua umum sangat berpengaruh dalam menjaga suara partai, terlebih ketika berhadapan dengan tokoh agama islam, baik itu santri maupun kiai atau ulama. Ketua dengan figur yang kuat memiliki dampak yang cukup signifikan saat berpidato atau berorasi, terlebih bagi kader
Terkait sosok itu, ia menilai Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) paling cocok menjadi Ketum PPP jika dibandingkan dengan tokoh eksternal seperti Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang saat ini menjadi Sekjen PBNU dan Menteri Sosial, eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jend (Purn) TNI Dudung Abdurachman, eks Ketua DPR Marzuki Alie, eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan ketua KADIN, Mohammad Arsjad Rasjid.
“Tokoh dari eksternal, seperti Amran Sulaiman, kita bisa lihat dengan kasat mata kinerja beliau ketika menjadi menteri, kriteria kinerja beliau Hablum minnallah hablum minnan nas sangat cocok dengan PPP,” akunya.
Bahkan ia yakin Amran tetap lebih baik jika dibandingkan dengan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Sandiaga Salahuddin Uno, “Tentu lebih jauh popularitas pak Amran, jangan kan di antara 3 tokoh itu di antara jajaran menteri pak Prabowo saja beliau tertinggi kinerjanya serta popularitasnya,” jawabnya.
Ia juga menyadari bahwa tokoh eksternal terkendala dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Terkait hal itu ia menilai perlunya bersikap luwes dengan realitas politik saat ini. “AD ART bukan kitab suci yang tidak boleh kita ubah, AD/ART bisa diubah ketika muktamirin dengan kesepakatan forum,” ujarnya
Dwi mengaku berbeda pendapat dengan sebagian elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPC yang bersikukuh bahwa AD/ART. Menurut dia, orang politik tidak boleh kaku dan harus siap mengikuti perkembangan yang terjadi. “Ya kita orang politik kan emang tidak boleh kaku, kita siap dan mengikuti dengan keadaan yang ada,” tegasnya.
“Ketika di muktamar nanti telah mengerucut untuk mengubah AD/ART itu menandakan tidak puas dengan kepemimpinan sekarang dan krisis kepercayaan terhadap kader internal serta kepentingan kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan PPP,” tandasnya. (*)
