Lingkar.co – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritik jajaran Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tetap meminta tantiem atau bonus di tengah kondisi perusahaan yang merugi. Prabowo bahkan menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan pembersihan dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMN.
Langkah tegas Presiden tersebut mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Ia menegaskan, Komisi VI akan terus mendorong reformasi tata kelola BUMN, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta penerapan sistem remunerasi yang adil dan rasional.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” kata Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Menurut Rivqy, kritik dan arahan Presiden merupakan langkah tepat demi membangun iklim usaha yang sehat. Ia menilai hal itu sebagai peringatan keras sekaligus koreksi moral bagi tata kelola BUMN yang dinilai mulai menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik, terlebih dengan munculnya permintaan bonus di saat perusahaan mengalami kerugian.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” ujarnya.
Rivqy menegaskan, BUMN bukanlah perusahaan pribadi sehingga tidak boleh ada normalisasi pemberian bonus ketika perusahaan merugi. Ia mengingatkan bahwa BUMN bekerja dengan menggunakan uang rakyat, sehingga setiap kerugian harus dipertanggungjawabkan.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rivqy menilai kemajuan BUMN tidak akan tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya. Profesionalisme, integritas, serta rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama dalam kepemimpinan BUMN.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” pungkas Rivqy. (*)
Penulis: Putri Septina
Editor: Miftah
