Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati siap membentuk Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI.
Hal itu disampaikan Sudewo dalam agenda koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat (SR) oleh Kementerian Sosial RI di Kompleks Gubernuran, Semarang, Rabu (12/3/2025).
Menurut Sudewo, Sekolah Rakyat merupakan inisiatif yang luar biasa. Karena memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan dengan kurikulum unggulan.
“Sekolah Rakyat ini sangat bagus untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan dididik secara khusus dengan kurikulum unggulan. Mereka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan itulah yang akan merubah nasib mereka serta orang tuanya,” ungkap Bupati.
Sudewo menyampaikan di Pati ada lahan seluas 6-7 hektare yang siap digunakan untuk mendirikan sekolah ini.
“Saya akan segera mengusulkan kepada Menteri Sosial agar Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah yang akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026,” tegas Sudewo.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki beberapa keistimewaan.
Salah satunya adalah berbentuk boarding school untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, yang semuanya dibiayai oleh pemerintah.
Baca juga : Instruksi Gubernur Jateng; Tutup Tanggul Jebol di Sungai Tuntang Grobogan Dalam 2 Hari
“Sekolah Rakyat ini adalah upaya dari Presiden Prabowo untuk memuliakan keluarga miskin dan mengangkat wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Kami menargetkan agar pendidikan ini bisa menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah,” ujar Saifullah Yusuf.
Menteri Sosial juga menyampaikan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam perencanaan ini, setiap kabupaten dan kota diharapkan minimal memiliki satu sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga miskin.
Sekolah ini, katanya, akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare. Sementara, siswanya diprioritaskan untuk kategori warga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1.
Adapun yang dimaksud Desil 1 adalah kategori masyarakat miskin ekstrem atau merupakan kelompok dengan tingkat paling rendah kesejahteraannya.
Sekolah Rakyat itu juga, menurut Mensos, merupakan upaya mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan.
“Harapannya bisa dimulai tahun ajaran 2025-2026. Syarat masuk DTSEN desil 1. Kelompok paling rentan miskin atau miskin ekstrem syarat pertama, setelah itu baru akan ada tes lanjutan,” jelas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat, sambungnya, akan menggunakan kurikulum unggulan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
“Di Jawa Tengah baru pertama kali ini kita koordinasi dan ada 4 daerah yang telah menyatakan kesiapannya di antaranya adalah Kabupaten Pati, Temanggung, Magelang dan Surakarta”, ungkap Mensos.
Menteri Sosial berharap dapat memulai program ini pada tahun ajaran 2025/2026 dan ingin agar semakin banyak kabupaten dan kota yang berpartisipasi dalam inisiatif besar tersebut.
“Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi cerdas dalam memutus rantai kemiskinan, memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa, dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
Penulis: Miftah
