Ganjar Dianggap Terlalu Ambisius Nyapres hingga Tinggalkan Norma Kepartaian

Tak Diundang Pembinaan Kader Puan

SEMARANG, JAWA TENGAH, Lingkar.co– Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap terlalu ambisius untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal itu lah menjadi salah satu pertimbangan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak mengundang orang nomor satu di Jawa Tengah itu dalam acara pembinaan kader se-Jateng oleh Ketua DPP PDI P Puan Maharani di Semarang baru-baru ini.

Ketua DPD PDI P Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan, Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jateng, terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024. Sehingga meninggalkan norma kepartaian.

Baca Juga:
DPD PDI P Jateng Pastikan Tak Undang Ganjar, Bambang Pacul: Kalau Pintar, Jangan Sok Pintar

“Sebenarnya DPD PDIP Jateng sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Apalagi, belum ada instruksi dari Ketua Umun Megawati Soekarnoputri. Hal itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah ketua umum,” katanya.

Bambang Pacul: Elektabilitas saat Ini Belum Bisa Jadi Patokan Pilpres

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengingatkan jika elektabilitas saat ini belum bisa menjadi patokan dalam pertempuran pilpres yang sesungguhnya. Elektabilitas yang saat ini hanya terdongkrak dari pemberitaan dan medsos. Hal itu mudah kalah dalam pertarungan secara riil.

“Hal ini bukan sebagai teguran bagi Ganjar yang juga kader PDIP. Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita (DPD PDIP Jateng, Red). Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri),” ujarnya.

Baca Juga:
Ungkap Kriteria Capres PDI P, Puan Maharani: Pemimpin itu di Lapangan, Bukan di Sosmed

Hal ini ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media massa. Bahkan Ganjar sampai rela menjadi ‘host’ di youtube-nya. Padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDI P lain yang juga berpotensi untuk nyapres.

Menurutnya, kader PDIP lain itu bukannya tak bisa melakukan hal yang sama, namun tak berani karena belum mendapatkan perintah ketua umum.

“’Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos. Saya di-bully di medsos, ya bully saja, saya tidak perlu jaga image saya,” katanya.(ara/lut)