SURAKARTA, Lingkar.co – Gibran Rakabuming Raka Putra Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), membantah dengan tegas adanya informasi bahwa dirinya terseret dalam aliran korupsi dan bansos Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Gibran menekankan, dirinya tidak pernah ikut campur atau merekomendasikan pengadaan Goodie Bag dari PT Sritex yang digunakan sebagai tempat bantuan bansos yang dibagikan Kemensos.
“Itu tidak bener itu, saya tidak pernah rekomendasikan, atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos apalagi rekomendasikan goodie bag tidak pernah itu berita tak benar,” kata Gibran di Solo, Senin (21/12).
Lanjut Gibran, Ia pun mempersilahkan agar semua pihak melakukan pembuktian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menelusuri kebenaran hal tersebut. Selain itu, Ia juga meminta agar melakukan Crosscheck ke pihak Sritex.
“Nanti silahkan di crosscheck KPK, crosscheck ke Sritex sepertinya Sritex juga sudah keluarkan stateman jadi itu berita tak benar dan tidak bisa dibuktikan. Kalau mau korupsi kenapa kok baru sekarang tidak dulu-dulu. Tidak-tidak saya tak pernah seperti itu,” ujar Gibran.
Terkait dana kampanye, Gibran mempersilahkan kepada seluruh pihak untuk memeriksa secara langsung. Mengingat, laporan hal itu dilakukan terbuka dan transparan.
“Loh kan bisa di cek sendiri bisa dicek semua LHKPN, dana kampanye bisa semua dicek online silahkan nanti dicek ke bu Roro selaku bendahara tim Gibran, kami tak pernah ditutup-tutupin,” ucap Gibran.
Diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka Putra sulung Presiden Joko Widodo, disebut-sebut terlibat skandal korupsi bantuan sosial (bansos).
Dalam laporan investigasi Majalah Tempo, Gibran disebut merekomendasikan PT Sritex untuk pengadaan kantong sembako bansos.
Anggota DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus skandal Bansos hingga ke hulunya. Ia sebut semua fakta harus dibuka termasuk semua pihak yang ada bukti keterlibatan mesti dimintai keterangan dan diselidiki.
“Mendorong KPK untuk membongkar tuntas semua yg terlibat. Hukum mesti adil ke atas dan ke bawah,” kata Mardani. (mg3/aji)
