Lingkar.co – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya membuka kran komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait kebijakan publik, khususnya menyangkut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terjadi Kabupaten Pati.
Hal tersebut disampaikannya sebagai respons atas keluhan warga di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati.
“Kita harus buka kran komunikasi. Dan ini sudah saya sampaikan ke Bupati Pati agar segera melakukan dialog terbuka dengan masyarakat terkait berbagai komplain publik di wilayahnya. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial,” ujar Ahmad Luthfi usai hadiri acara pencanangan Gerakan Menanam Batas Tanah di Purworejo, Kamis (7/8/2025).
Ahmad Luthfi mengatakan, kebijakan kenaikan PBB tidak boleh serta-merta diberlakukan tanpa evaluasi yang matang dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
“Prinsipnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tidak boleh membebani masyarakat. Saya sudah perintahkan agar dilakukan evaluasi dan kajian menyeluruh. Kalau perlu diturunkan, ya turunkan. Tapi jangan berlama-lama, segera lakukan dialog terbuka dan sosialisasi secara masif,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk melakukan koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk menggandeng lembaga kajian independen atau pihak ketiga, untuk menilai apakah kebijakan kenaikan PBB sudah sesuai dan adil.
“Kalau perlu, ajukan permohonan kepada pihak ketiga untuk membuat kajian, lalu kirimkan ke provinsi. Biarkan mereka menilai apakah kenaikan itu wajar atau tidak. Intinya, jangan sampai masyarakat merasa dibebani tanpa kejelasan,” jelasnya.
Gubernur juga menilai bahwa minimnya sosialisasi menjadi salah satu faktor munculnya gejolak di masyarakat.
“Satu, kurang sosialisasi. Dua, belum terbuka, dan yang ketiga, kebijakan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Tapi prinsip utama adalah, jangan sampai membahayakan masyarakat karena ini semua untuk mereka,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan intervensi langsung, namun lebih pada upaya koordinatif untuk memastikan setiap kebijakan daerah berpihak pada masyarakat.
“Sifatnya bukan intervensi, tapi koordinasi. Saya sudah minta Bupati Pati untuk segera koordinasi. Kasihan masyarakat kalau kenaikan PBB ini diberlakukan tanpa dialog. Apalagi ini sudah jadi trending topic,” katanya.
Gubernur juga mengimbau agar komunikasi aktif dilakukan antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh lokal, agar tidak terjadi aksi protes yang justru mengganggu persatuan dan stabilitas daerah.
“Bupati harus menggandeng para tokoh masyarakat dan elemen lain. Tidak perlu sampai demo-demo yang justru merugikan daerah, khususnya Pati dan Jawa Tengah pada umumnya. Segera lakukan briefing meeting antara Pemda dan masyarakat setempat,” pungkasnya. ***
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
