Firmansyah menilai, capaian tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025-2029. Bahkan, sejumlah indikator kinerja utama (IKU) telah menunjukkan progres positif, salah satunya penurunan tingkat kemiskinan.
Data BPS mencatat, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 berada di angka 9,48 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 9,58 persen.
“Kemiskinan sudah menurun. Memang tantangannya adalah bagaimana ini terus ditekan hingga ke target jangka panjang. Tapi secara umum sudah on the track,” ujar Firmansyah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menilai, capaian pembangunan Jawa Tengah sepanjang 2025 sudah berada pada jalur yang tepat. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, hingga pengendalian inflasi.
“BPS berkomitmen memberikan data dan analisis yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Integrasi data sangat penting agar pembangunan tepat sasaran dan berdampak,” kata Endang.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Zulkifli, menambahkan, pada tahun pertama kepemimpinan Ahmad Luthfi, berbagai capaian strategis telah diraih. Selain layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga masuk 10 besar nasional.
“Pertumbuhan ekonomi ini sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan 2025,” ujar Zulkifli.
Ia juga menyebut, realisasi investasi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 mencatatkan serapan tenaga kerja tertinggi dibanding provinsi lain di Pulau Jawa.
Menanggapi tantangan ke depan, Zulkifli menegaskan pentingnya menyiapkan industri berkelas tinggi (high class industry) dengan tenaga kerja yang memiliki kualitas dan keterampilan mumpuni.
“Ke depan, penurunan kemiskinan tidak hanya soal orang bekerja, tetapi juga kualitas pekerjaan dan pengetahuan tenaga kerjanya. Ini menjadi PR besar Jawa Tengah,” tandasnya. (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
