Lingkar.co – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak para kepala daerah menyinergikan program dengan pemerintah pusat. Sebab, cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan kerja sama berbagai pihak. Salah satunya melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi 5 kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta. Yaitu Bupati Wakatobi, Wakil Wali Kota Bengkulu, Bupati Barito Kuala, Bupati Mamasa, dan Wakil Bupati Kebumen. Pada kesempatan itu Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono turut hadir bersama Gus Ipul.
”Bapak-ibu sekalian, saya ingin dua hal ini. Jadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN. Yang kedua, memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, Kamis (22/5/2025).
Mensos lantas menjelaskan, DTSEN berguna untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data dan memudahkan program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga alokasi anggaran lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mensos melanjutkan, DTSEN juga berfungsi untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia secara lebih lengkap.
“Jadi mari kita saling bersinergi, saling gandeng tangan, mengintegrasikan program. Agar program kita tepat sasaran dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul.
Oleh sebab itu, Mensos meminta para kepala daerah yang hadir untuk menyiapkan target jumlah penerima manfaat yang bisa tergraduasi atau naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos). Para penerima manfaat yang sudah digraduasi, akan diarahkan pada program pemberdayaan, seperti bantuan modal usaha hingga pelatihan keterampilan.
“Saya minta bupati, wali kota punya target setiap tahun berapa yang harus kita graduasi, berapa keluarga yang bisa kita entaskan kemiskinan itu. Apa kalau sudah digraduasi ini tidak kita bantu? Dibantu, tapi lewat program kementerian lain. Tidak lagi bansos, tapi pemberdayaan,” tegasnya.
“Bantuannya adalah bantuan pemberdayaan. Bisa di Kementerian Sosial, tapi jelas lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain,” sambungnya.
Selain program tersebut, lanjutnya, upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan juga dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan gratis yang bermutu yaitu Sekolah Rakyat.
Ia lanjut menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN, untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Sebanyak 63 sekolah berkonsep asrama dan gratis ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru Juli mendatang.
Lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik, dan Papua 1 titik.
Setelah 63 sekolah ini beroperasi, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di titik lainnya secara bertahap hingga 100 titik. Ke depan ditargetkan Sekolah Rakyat ada di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kalau ini satu sekolah menampung 1.000 (siswa) untuk jenjang SD, SMP, SMA. Kalau ada 500 sekolah di seluruh Indonesia, akan ada 500 ribu setiap tahunnya anak lulus (dari) Sekolah Rakyat. 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, jadi agen perubahan untuk keluarga dan lingkungannya,” pungkasnya (*)
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
