Gus Labib Terus Perjuangkan Sarana Prasarana Sekolah Madrasah

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah Ahmad Labib Hilmy/Foto: Lilik Yuliantoro
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah Ahmad Labib Hilmy/Foto: Lilik Yuliantoro

Lingkar.co – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah Ahmad Labib Hilmy, akan terus memperjuangkan sarana prasarana sekolah Madrasah di seluruh wilayah Blora melalui Perda Pesantren.

Hal itu, disampaikan saat ditemui Lingkar.co di kediamannya, pada Selasa (25/04/2023) siang.

Akan tetapi dirinya juga tak menampik jika saat ini dalam tahapan awal pembahasan di perda pesantren yakni terkait Bantuan Operasional sekolah (BOS) Madrasah.

2023-12-tgl-13-larangan-kampanye

“Madrasah kita ini, Yo ijek do ambekan. Lha ini Perda Pesantren tahapan awal ini yang akan kita bahas itu dulu. Bagaimana mencukupi kebutuhan, Operasional Madrasah. Baru setelah itu nanti BOS Madarasah” ucapnya.

Gus Labib, sapaan akrabnya pun menceritakan kembali bahwasanya nantinya akan ada Bantuan Oprasional Mdarasah, akan tetapi melalui regulasinya di poin perda pesantren

2023-12-tgl-13-pihak-yang-dilarang-ikut-kampanye

“Di masukan di klausul poin di perda pesantren itu. Terus baru setelah itu nanti menginjak konsep untuk sarana prasarana. Itu nanti alokasikan berapa sesuai dengan kapasitas kemampuan,” ungkapnya.

Png-20230831-120408-0000

Dirinya mengaku, jika baru merancang kaitan tahapan Wafinalisasi perda pesantren tersebut.

“Diantaranya yang pertama berkaitan dengan bantuan siswa madarasah, yang itu nanti akan sedikit membantu untuk operasional madrasah. Baru setelah itu ketika terbentuk, artinya sudah finalisasi dan menyesuaikan dengan kapasitas anggaran, baru nanti kita akan menginjak ke sarana prasarana. SDMnya dulu yang terpenting,” jelasnya.

“Kalau darurat bisa. lha itu nanti seharusnya Kesra punya data klasifikasi madrasah yang mungkin betul-betul membutuhkan sarana prasarana. lha ini data Kesra punya atau tidak ?,” imbuhnya.

Selain itu, imbuhnya,, jadi kalau kesra punya data untuk kaitan masalah klasifikasi madrasah yang memang membutuhkan betul-betul, bantuan sarana prasarana silahkan disampaikan, pihaknya akan siap membeck up itu. 

“Sesuai dengan klafikasi itu. artinya sekala prioritas itu berarti nanti madarasah yang memang betul betul membutuhkan sekaali terkait sarana prasarana. Terangnya kembali.

Ia, pun mempertegas bahwa terkait sarana dan prasarana Madrasah, untuk sementara ini tidak melibatkan Bupati Blora.

“Nggak usah, nggak semuanya harus ke Bupati, cukup yang mengatasi ketua komisi D,” katanya.

Terkait anggaran, menurutnya, Bos Madrasah tidak bisa menggunakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Jadi Ndak bisa kalau BOSDA, karena bos yang selain itu, itu udah nginduk di APBN. Jadi ketika kita mengalokasikan Bos lagi, itu nanti dobel anggaran, itu yang nggak boleh” tegasnya.

Terakhir, Ia meminta doa restu kepada seluruh Sekolah Madarasah Se-kabupaten Blora, apa yang diperjuangkan dapat memberikan manfaat kedepan.

“Mohon Doa Restunya dan dorongan dukungannya kaitan untuk membahas finalisasi perda pesantren ini, yang nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh sekolah Madrasah-madrasah kita yang ada di kabupaten Blora,” tutupnya.

Penulis : Lilik Yuliantoro

Editor : Kharen Puja Risma

Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *