Lingkar.co – Konflik Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berakhir dengan penetapan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum, Agus Suparmanto sebagai wakilnya serta Taj Yasin Maimoen ada di posisi sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Ka’bah.
Sebelumnya, kubu Mardiono secara mengejutkan telah mendapatkan SK Menkumham yang secara otomatis memanaskan keadaan lantaran kabar faktual membantah Mardiono menang aklamasi saat sidang dalam muktamar masih berlangsung. Tak lama berselang, Agus Suparmanto dikabarkan menang aklamasi karena hadir sebagai calon tunggal.
Berbeda dengan Mardiono, kabar kemenangan Agus Suparmanto lengkap dengan foto dokumentasi penyerahan bendera pataka sebagai simbol mandat kepemimpinan DPP PPP. PPP dikabarkan terbelah pada dua kubu untuk berebut SK Menkumham.
Ketua tim pendukung Agus Suparmanto, Muhammad Romahurmuziy mengatakan keputusan yang diambil atas fasilitasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai jalan keluar tanpa harus ada aksi pecat-memecat.
Ishlah Agus Suparmanto dan Mardiono sore kemarin (6/10/2025) didasarkan atas kompromi dan kesepakatan,” kata Gus Romm, sapaan akrab Muhammad Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).
Rommy menyebut kompromi politik antara kedua kandidat Ketum dalam Muktamar X PPP tidak bisa dibenarkan 100% menurut AD/ART. Namun demikian, kata dia, kompromi dan kesepakatan para pihak terletak di atas peraturan, “Karena pada dasarnya, peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia,” ujarnya.
Rommy juga mengapresiasi Menkumham atas fasilitasi dalam upaya turut serta mencari jalan keluar atas kemelut yang terjadi di PPP, dalam waktu yang relatif singkat, “Mungkin masih ada yang tak puas, karena keputusan damai memang takkan memuaskan seluruh pihak. Tapi mohon jangan lagi ada gugat-menggugat secara hukum agar PPP kembali kondusif,” pintanya.
Selaku Ketua Majelis Pertimbangan PPP 2020-2025, dirinya mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menyambut baik dan bersyukur atas kesepakatan ishlah ini.
“Mari bersatu kembali, fokus konsolidasi partai, dan merengkuh kembali simpati publik. Atas nama keluarga besar PPP, saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas kegaduhan selama sepekan terakhir yang tersiar di media akibat Muktamar X PPP,” ajaknya.
“Sekaligus kami memohon kritik, saran, dan doa untuk perbaikan kami agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan publik pada Pemilu 2029 untuk kembali ke Senayan,” sambungnya.
Penulis: Ahmad Rifqi Hidayat
