Harga Sembako Meroket, Gerbang Tani: Pemerintah harus Respon Cepat

  • Bagikan
Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani). Idham Arsyad.Dok Pribadi/Lingkar.co
Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani). Idham Arsyad.Dok Pribadi/Lingkar.co

JAKARTA, Lingkar.co – Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Idham Arsyad menuntut respon cepat pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok. Hal tersebut Idham serukan karena belakangan ini harga sembilan bahan pokok (sembako) meroket naik.

Menurut Idham, kenaikan harga sembako belakangan ini sangat membebani rakyat. Beberapa harga komoditi di pasaran, seperti Cabai Rawit, Telur dan Minyak Goreng tersebut merupakan komoditi pokok yang dibutuhkan masyarakat.

“Hal ini tentu akan sangat membebani warga masyarakat. Mengingat sembako tersebut bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga, tapi juga usaha kecil seperti warteg dan warung makan,” ungkap Idham kepada Lingkar.co Selasa (28/12/2021) di Jakarta.

Ketum Gerbang Tani tersebut menjelaskan bahwa situasi pandemi memang telah menyebabkan ekonomi menjadi lesu. Sementara, pelonggaran PPKM selama 2 bulan terakhir tidak serta merta menaikkan ekonomi masyarakat.

“Daya beli saat ini tertolong oleh belanja pemerintah, sementara sektor swasta belum begitu pulih. Hal ini terlihat dari pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi pendorong untuk peningkatan putaran ekonomi belum terlihat naik. Libur akhir tahun yang biasanya menjadi salah satu indikator kenaikan belanja juga tidak terjadi mengingat virus dengan varian baru masih membayangi,” katanya.

Oleh karena itu, Idham Arsyad meminta kepada pemerintah untuk memikirkan jalan keluar lain. Salah satunya adalah menindak tegas pedagang yang berupaya menahan barang sehingga terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali.

“Soal minyak goreng misalnya, kebun sawit kita merupakan salah satu yang terluas, namun harga minyak goreng justru mahal,” terang Idham Arsyad.

Selain itu, fenomena harga cabai yang naik ketika permintaan tinggi selalu berulang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Kementan terlihat belum memiliki desain pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang.

“Evaluasi atas berbagai faktor penyebab dan bagaimana upaya pencegahannya harus dipikirkan secara serius dan ditindaklanjuti secara nyata,” pungkas Idham Arsyad.

Penulis: Muhammad Nurseha
Editor: Muhammad Nurseha

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *