Lingkar.co – Mantan Ketua KPK Abraham samad membeberkan isi pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).
Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar lima jam itu membahas beragam isu strategis, mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi kepolisian, penyelamatan sumber daya alam (SDA), hingga konflik Palestina.
Samad mengaku hadir sebagai mantan Ketua KPK bersama sekitar tujuh tokoh lainnya. Dari unsur pemerintah, tampak Presiden Prabowo, Menlu sugiono, Mensesneg, Sjafrie Sjamsoeddin, serta Mayjen (Purn) Zacky Makarim. Hadir pula peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro.
Menurut Samad, Prabowo banyak memaparkan program pemerintah, termasuk hasil pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss.
Penyampaian dilakukan dalam suasana santai dan dialogis.
“Pak Prabowo menjelaskan cukup panjanh soal program pemerintah, penyelamatan SDA, hingga hasil forum ekonomi di Davos. Suasananya cair, bahkan diselengi canda,” ujar Samad, Minggu (1/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Samad menyampaikan pandangan terkait rendahnya IndeksbPersepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 37 pada 2025. Ia menilai pemberantasan korupsi belum menyentuh akar masalah dan membutuhkan peta jalan yang jelas.
Ia juga menyoroti empat aspek krusial merujuk Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), yakni penyuapan asing, perdagangan pengaruh, pengayaan elite, dan suap di sektor swasta.
Samad mengungkapkan Prabowo sempat mempertanyakan menurunnya kinerja KPK.
Menurutnya, hal itu dipicu revisi UU KPK tahun 2019 yang dinilai melemahkan independensi lembaga antirasuah karena berada di bawah eksekutif.
“UNCAC menegaskan lembaga antikorupsi harus independen. Kita sudah meratifikasi, seharusnya patuh,” tegasnya.
Selain itu, Samad menyinggung proses seleksi pimpinan KPK yang dinilai bermasalah karena mengabaikan aspirasi publik. Ia menyoroti kasus etik yang menjerat Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.
“Integritas dan moralitasnya dipertanyakan, tapi tetap terpilih. Itu rekrutmen yang keliru,” ujarnya.
Isu pemecatan 57 pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kwbangsaan (TWK) juga disampaikan Samad. Ia menilai proses alih status pegawai menjadi ASN melalui TWK sarat kejanggalan.
Selain korupsi, diskusi juga menyentuh agenda reformasi kepolisian. Samad menyebut seluruh tokoh sepakat reformasi Polri merupakan keharusan.
Pembahasan lain adalah penyelamatan SDA seiring pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Samad menilai upaya ini selaras dengan agenda pemberantasan korupsi.
“Kalau ingin pendapatan negara meningkat, kuncinya selamatkan sumber daya alam,” katanya.
Prabowo juga menjelaskan posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donal Trump. Menurut Samad, Prabowo menegaskan keikutsertaan Indonesia tidak bersifat mutlak.
“Jika keanggotaan itu merugikan Palestina dan Gaza, Indonesia siap menarik diri,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Prabowo menegaskan komitmennya memerangi oligarki yang merusak SDA.
“Siapa pub oligarkinya akan dikejar. Tidak ada kompromi,” pungkas Samad.
Penulis: Putri Septina
