SEMARANG, Lingkar.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengumumkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali.
PPKM Darurat akan diberlakukan mulai Sabtu (3/7/2021), hingga Selasa (20/7/2021), di 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4, dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi level 3, yang tersebar di Jawa dan Bali.
Khusus Jawa Tengah (Jateng), seluruh daerah yang berjumlah 35 kabupaten/kota akan diberlakukan PPKM Darurat. Rinciannya, 13 kabupaten/kota masuk asesmen pandemi level 4 dan sisanya masuk asesmen pandemi level 3.
Berdasarkan ‘Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali’, daerah di Jateng yang masuk asesmen situasi pandemi level 4 dan 3, sebagai berikut:
Asesmen situasi pandemi level 4, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan, dan Banyumas
Sedangkan daerah yang masuk asesmen situasi pandemi level 3, yaitu, Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, dan Banjarnegara.
“Jangan panik, kita hanya butuh mengetatkan saja. Tindakan-tindakan ini karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Memang butuh tindakan yang lebih ketat dan serius,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dikutip dari siaran pers yang dimuat di laman jatengprov.go.id, Kamis (1/7/2021).
Ia pun meminta masyarakat agar menghubungi pejabat di daerahnya masing-masing atau melapor ke call center di kabupaten/kota atau provinsi, apabila kesulitan selama penerapan PPKM Darurat.
“Kalau ada masyarakat kesulitan, saya minta kawan-kawan kabupaten/kota membantu. Ada call center yang bisa dihubungi. TNI/Polri digerakkan, Babinsa/Bhabinkamtibmas, camat, kades semuanya bekerja. Saya minta Jogo Tonggo hidup, sehingga bisa membantu,” ujar Ganjar.
Dari pengalaman yang sudah terjadi, Ganjar, melihat praktik Jogo Tonggo di masyarakat berjalan baik. Beberapa tempat yang dikunjungi semua saling tolong menolong antar sesama warga.
“Masyarakat tenang saja, tidak apa-apa. Kalau ada yang kesulitan, lapor saja. Saya rasa dalam konteks karantina wilayah atau lockdown ini, semua bisa digerakkan secara kolaboratif. Pemerintah turun tangan, Jogo Tonggo sebagai kekuatan civil society bisa dioptimalkan,” ucapnya.
Ganjar, meminta seluruh masyarakat Jateng mendukung program PPKM Darurat.
“Jika di New Zealand ada gerakan Tim 5 juta, maka di Jateng ada Tim 35 Juta. Artinya, seluruh masyarakat diminta jadi tim untuk membantu,” ujarnya.
LEGISLATOR: HARUS SUNGGUH-SUNGGUH
Kesadaran semua pihak sangat dibutuhkan untuk melaksanakn PPKM Darurat dengan sungguh-sungguh, sehingga keadaan darurat gegara Covid-19 segera berakhir.
“Upaya untuk menekan laju Covid-19 yang semakin tinggi di Indonesia ini namanya PPKM darurat. Oleh karena itu, keadaannya memang darurat,” kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, Kamis (1/7/2021).
Ia pun berharap masyarakat dapat dengan taat menjalankan PPKM sebagaimana kebijakan yang disampaikan pemerintah.
“Hal itu guna mengkondisikan pergerakan seperti hilir mudiknya masyarakat sehingga langkah untuk menekan penyebaran Covid-19 dapat tercapai,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) itu melanjutkan, tidak hanya tempat umum seperti restoran yang perlu tertib, tapi lingkungan tempat tinggal pun demikian.
Ketaatan masyarakat dalam melaksanakan PPKM Darurat akan membantu kepolisian, ataupun penegak hukum lainnya yang sedang bertugas.
“Kecuali dalam keadaan darurat, harus ke rumah sakit atau pegawai nakes atau dokter yang shift-shift-an misalnya, itu baru diperbolehkan. Sehingga dalam tempo satu hari ke depan, kita harapkan PPKM darurat ini sangat efektif untuk menekan laju covid 19 yang semakin tinggi,” jelas Dasco.
Selama PPKM darurat, sektor kritikal diperbolehkan kapasitas maksimum 100 persen, sektor esensial diberlakukan kapasitas maksimum 50 persen dan sektor non-esensial harus WFH (Work From Home) secara menyeluruh.
“Saya pikir dengan pelaksanaan yang ketat dan kesadaran dari semua pihak, kita harapkan berdampak pada menekan laju Covid-19 dan seharusnya bisa,“ pungkas Dasco. *
Penulis : M. Rain Daling
Editor : M. Rain Daling
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
