Jateng di Rumah Saja Disorot Politisi Nasional, Kebijakan Ganjar Dinilai Tak Cermat

  • Bagikan
Firman Soebagyo, Anggota DPR RI, Fraksi Golkar Dapil Jateng III (ISTIMEWA)
Firman Soebagyo, Anggota DPR RI, Fraksi Golkar Dapil Jateng III (ISTIMEWA)

SEMARANG, Lingkar.co- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Jawa Tengah (Jateng) III Firman Soebagyo mengkritik kebijakan Gubernur Jatetng Ganjar Pranowo. Ia menilai, gerakan Jateng di Rumah Saja gagasan Ganjar belum lama ini kurang cermat.

“Masyarakat ini masih banyak yang kerja hari ini untuk harapan hidup besok. Kerja besok untuk harapan hidup lusa. Menurut pandangan saya, gubernur kurang cermat untuk melihat itu,” paparnya.

Ads Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022

Terlebih, gerakan Jateng di Rumah Saja juga diselenggarakan bertepatan dengan banyaknya musibah bajir maupun tanah longsor di benerapa titik di Jateng. Sehingga, banyak pihak yang kesulitan mendirikan dapur umum bagi para pengungsi lantaran sejumlah pasar tutup. Hal itu membuat bahan pokok makanan sukar untuk didapat.

“Itu kewajiban dari seorang gubernur atau kepala daerah, mengantisipasi yang akan terjadi, seperti banjir ini kan harus sudah dipikirkan ketika menjabat periode pertama. Karena banjir ini kan selalu datang. Ini yang saya lihat belum mendapat perhatian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firman mengungkapkan, kebijakan yang dibuat tanpa ada koordinasi dan sosialisasi kepada  masyarakat adalah hal yang sangat merugikan. Sehingga, banyak anggota DPR, Bupati atau Kepala Daerah yang memprotes akibat dampak dari kebijakan tersebut.

“Statement yang kemarin dia (Ganjar, red) sampaikan kan seolah-olah bahwa yang ia lakukan itu adalah suatu pembenaran. Gubernur tidak pernah mengantisipasi banjir-banjir yang seharusnya menjadi kewajiban dia setelah dia dilantik di periode pertama. Kalau tiba-tiba lockdown selama dua hari tidak boleh mlakukan kegiatan apa-apa, di situ kan malah akan membunuh masyarakat,” tegasnya.

Politisi asal partai berlambang pohon beringin itu mengimbau, untuk membuat suatu kebijakan publik, perlu adanya koordinasi lintas pemerintahan. Baik itu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan hingga tingkat Kecamatan.

“Kalau perlu, minta pendapat dari para pakar ekonomi, sosiologi dan lain sebagainya, baru disimpulkan yang terbaik. Jangan langsung diputuskan, dan setelah diputuskan ditentang oleh masyarakat. Itu sesuatu yang memalukan bagi saya,” pungkasnya. (dim/one)

Sumber: Koran Lingkar Jateng

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.