Lingkar.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meluncurkan program Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping PKH, PLKP, PPL, Kepala Desa, hingga Bupati dan Wakil Bupati dari wilayah eks-Karesidenan Pati.
Tak hanya itu, unsur TNI dan Polri seperti Dandim dan Kapolres juga turut hadir guna menyamakan persepsi dalam upaya bersama menanggulangi kemiskinan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganan kemiskinan bisa lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
“Kami kumpulkan semua unsur terkait untuk menyamakan persepsi dalam rangka melakukan kegiatan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Salah satu strategi utama yang diusung adalah pembentukan superteam—sebuah sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Dari PKH kita mainkan terkait bansosnya, RTLH untuk rumah layak huni, sektor kesehatan, dan dinas sosial untuk pendidikan. Semuanya dipersatukan, agar lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Gubernur.
Untuk memastikan program berjalan optimal di lapangan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas diberi peran strategis dalam pengawasan, pendampingan, hingga evaluasi langsung.
“Mereka bertugas door to door, berinteraksi dengan masyarakat dalam program sambang dan komunikasi sosial, sekaligus membantu pemerintah desa dan kabupaten melakukan pengecekan final di lapangan,” tambahnya.
Evaluasi terhadap program ini dilakukan setiap tiga bulan. Hasilnya sudah mulai terlihat. Gubernur mencatat angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun dari 9,58% menjadi 9,48%.
“Penurunan 0,10 persen ini berarti hampir 2 juta warga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Ini membuktikan pentingnya kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, karena tanpa itu kita tidak bisa bangkit,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya digitalisasi, data kemiskinan yang dikumpulkan dari tingkat desa akan dikonsolidasikan ke tingkat provinsi melalui aplikasi yang dikelola Dinas Kominfo. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses evaluasi dan pengendalian program di seluruh wilayah Jawa Tengah. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan terkini setiap hari dari lingkar.co dengan mengaktifkan Notifikasi. Lingkar.co tersedia di Google News, s.id/googlenewslingkar , Kanal Telegram t.me/lingkardotco , dan Play Store https://s.id/lingkarapps
