Jelang Presiden Disuntik Vaksin, Politisi PDI P Ini Malah Tegas Tolak Divaksin Sinovac

Tangkapan layar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning saat rapat dengar pendapat bersama Menkes, BPOM dan Bio Farma Selasa (12/1/2021).(DOK LINGKAR.CO)
Tangkapan layar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning saat rapat dengar pendapat bersama Menkes, BPOM dan Bio Farma Selasa (12/1/2021).(DOK LINGKAR.CO)

JAKARTA, Lingkar.co– Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin covid-19 Sinovac. Padahal, rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama yang disuntik vaksin asal China itu Rabu (13/1/2021).

Hal tersebut disampaikan legislatif partai Banteng Bermoncong Putih daerah pilih (dapil) IV Jawa Barat saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, BPOM dan Bio Farma Selasa (12/1/2021).

Di hadapan peserta rapat, Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak untuk divaksin. “Saya tetep tidak mau divaksin. Walaupun yang bisa divaksin sampai 63 tahun. Saya sudah 63 tahun. Mau yang semua boleh (divaksin, Red), saya tetap menolak,” tegasnya.

Bahkan, tak hanya dirinya yang menolak divaksin. Jika semua anak dan cucunya mendapat jatah divaksin pemerintah, ia rela membayar denda. “Tetap misalnya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapet sanksi Rp 5 juta, mending gua bayar. Gua jual mobil kek,” ungkapnya.

Ribka pun mempertanyakan terkait vaksin covid-19 yang saat ini sudah didistribusikan ke seluruh penjuru Nusantara.

“Bagaimana itu, bio farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya saudara menteri, ini saya omong lagi di rapat ini,” bebernya.

Tak hanya itu, Ribka mencontohkan sejumlah kasus vaksin yang akhirnya kontrofersi di Indonesia. Mulai vaksin untuk polio hingga kaki gajah yang pernah dilakukan di Indonesia.

“Vaksin untuk polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah, di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan Rp 1,3 triliun, waktu saya ketua komiisi. Saya ingat betul ini,” ungkapnya.

Dirinya pun meminta agar sejumlah pihak yang terkait dengan pelaksanaan vaksin untuk tidak main-main. “Janga main-main vaksin ini. Saya pertama menolak divaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia, Red). Ga boleh maksa begitu,” urainya.(lut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.