Lingkar.co – Terkait adanya laporan kegiatan penambangan nikel di sekitar Raja Ampat, Papua Barat Daya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurufoq akan bertindak tegas dan siap menempuh jalur hukum.
Langkah tersebut diambil setelah beberapa pihak mengecam aktivitas penambangan nikel yang dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar Raja Ampat.
“Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana,” katanya, Kamis (5/6/2025).
“Atau paling tidak kami akan segera mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian,” imbuhnya.
Menurutnya, langkah tersebut harus secepatnya dilakukan lantaran mengingat Raja Ampat merupakan salah satu lokasi wisata unggulan di Indonesia yang menjadi daya atrik bagi wisatawan domestik maupun asing.
“Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat, melihat langsung apa yang kemudian menjadi dikabarkan oleh media dan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Sekretaris Utama KLH, Rosa Viven Ratnawati juga mengatakan terkait persoalan tambang nikel tersebut sedang ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan langkah hukum .
“Dan kemudian sedang malkukan pengembangan-pengembangan langkah penegak hukum,” katanya.
Namun, Rosa enggan menjelaskan lebih jauh lantaran bukan dia yang menangani persoalan tersebut, Ia menyarankan untuk bertanya langsung kepada Menteri LH.
Baca juga: Damkar Jadi Korban Laporan Palsu, Lapor Ada Ular Ternyata Masalah Uang
“Saya harus cek dulu. Kebetulan bukan saya yang menangani,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga buka suara terkait kegiatan tambang nikel di Raja Ampat tersebut.
Ia mengatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh dan akan melakukan pemanggilan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik dari BUMN maupun swasta.
“Nanti saya pulang, saya akan evaluasi , saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta,” katanya, Selasa (3/6/2025), dalam acara The 2nd Human Capital Summit 2025, di Jakarta.
Disisi lain, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wadhana telah memanggil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu untuk membahas tentang eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat.
Hal tersbeut disampaikan oleh Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dalam acara bersih-bersih sampah di Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (5/6/2025).
“Kemarin Bu Menteri sudah memanggil langsung Gubernur Papua Barat Daya untuk berbicara soal hal ini,” katanya.
Menurut Niluh, Kemenpar mendorong agar Raja Ampat hanya difokuskan sebagai kawasan wisata berbasis kekayaan alam yang dilestarikan.
Ia menilai, potensi wisata Raja Ampat sangat tinggi. Meskipun tidak sebanyak di Bali, namun pada umumnya wisatawan yang berkunjung kesana berasal dari kalangan menengah ke atas.
“Karena biasanya mereka ada yang sewa private jet. Tinggalnya juga nggak cuma dua hari, bisa sampai tiga minggu, bahkan sebulan,” imbuhnya.
Niluh juga menekankan, bahwa Kemenpar lebih menekankan kualitas wisatawan ketimbang jumlah kunjungan.
Wisatawan yang datang ke Raja Ampat umumnya memiliki kemampuan finansial untuk berlibur dalam durasi lama.
“Tentu dengan harga yang mereka bayar mereka ingin mendapatkan pengalaman yang lebih berkualitas, jadi kita mohon itu dijaga ya,” pungkasnya.
Penulis : Kharen Puja Risma
