Lingkar.co – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik. Seleksi dilakukan melalui pemenuhan persyaratan administrasi dan verifikasi lapangan guna memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga miskin maupun rentan miskin.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan, indikator utama penerimaan adalah kondisi ekonomi keluarga, bukan kemampuan akademik.
“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke Sekolah Rakyat,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat audiensi bersama Ketua DPRD Brebes Mohkhammad Taufiq dan Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung di Kantor Kemensos.
Menurut Agus, penjaringan siswa difokuskan pada anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi rujukan untuk memastikan program tepat sasaran dan menyentuh kelompok paling membutuhkan.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat martabat masyarakat prasejahtera sekaligus menjamin proses penerimaan bebas dari praktik titip-menitip maupun nepotisme.
“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkugan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” jelas Agus.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas penunjang yang memadai, seperti lapangan olahraga, perpustakaan, ruang kelas, serta penyediaan makan bergizi tiga kali sehari. Setiap siswa juga mendapatkan delapan setel seragam dan fasilitas laptop untuk mendukung kegiatan belajar.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 lokasi dan menampung 15.954 siswa dari berbagai jenjang. Program tersebut didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Adapun pembangunan Sekolah Rakyat permanen tengah berjalan di 104 titik dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
Agus juga menekankan prinsip keberpihakan daerah. Jika Sekolah Rakyat dibangun di suatu kabupaten atau kota, maka peserta didik yang diterima harus berasal dari wilayah tersebut. Hal serupa berlaku bagi tenaga pendidik dan kepala sekolah yang diprioritaskan dari daerah setempat.
“Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” kata dia.
Selain pembelajaran akademik dan penguatan karakter, Sekolah Rakyat juga menyediakan pendampingan lanjutan bagi lulusan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun masuk ke dunia kerja. Kemensos telah menggandeng sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, serta BP2MI.
“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” ujar Agus.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat di daerahnya.
“Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat,” cetusnya.
Penulis: Putri Septina
