Kemiskinan Akibat Infrastruktur Belum Merata, Bupati Blora Minta Dukungan Gubernur Jateng

Lingkar.co – Bupati Blora, Arief Rohman mengungkapkan, masih tingginya angka kemiskinan di daerah yang ia pimpin. Ia sebut data 11,53 % di tahun 2022. Hal itu, menurutnya tidak lepas dari akses infrastruktur yang belum merata sampai desa tengah hutan.

Gus Arief, sapaan akrabnya, memaparkan itu saat Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan Kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah, pada Senin (13/2/2023) di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Gus Arief merasa sangat perlu mengatasi persoalan kemiskinan, untuk itu ia minta Gubernur agar mendukung pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Blora.

“Pak Gubernur, Gus Wagub, di Blora ada 47 persen wilayahnya berupa hutan. Mayoritas penduduk miskin ekstrem kami berada di wilayah hutan, yang mana dari 271 desa ada 138 berada di wilayah hutan,’’ terangnya.

Menurutnya, infrastruktur di pedesaan tengah hutan yang belum baik mengakibatkan warga sulit untuk melaksanakan aktivitas ekonomi seperti mengangkut hasil bumi, dan mengakses pendidikan hingga kesehatan.

“Kami mohon dukungannya, ada beberapa jalan prioritas kami yang kemarin sudah kami selesaikan dengan APBD dan dana pinjaman,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Gus Arief juga menyampaikan, saat ini Pemerintah Kabupaten Blora sedang fokus mencari cara membangun akses Randublatung – Getas. Sebuah kawasan hutan yang menghubungkan ke Ngawi, Jawa Timur.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, akses Jalan Provinsi yang ada di Blora juga sudah banyak yang rusak. Untuk itu, ia meminta dukungan dari orang nomorsatu di Jateng.

Ia beberkan bahwa Pemkab Blora sudah menjalin komunikasi dengan Kepala DPU BMCK Jateng untuk bisa ikut mendorong pembangunannya lewat Inpres Jalan dengan anggaran dari Pusat.

“Jika saja jalan-jalan di Blora dibangun Pak Gub, kantong-kantong kemiskinan kami akan berkurang seiring terbukanya akses ekonomi yang baik,” urainya.

Tanggapan Ganjar

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan menteri PUPR terkait akses jalan di Jateng.

“Soal jalan dan sebagainya sudah. Saya sudah bicara dengan Menteri PUPR. Ada duit sekitar 31 triliun rupiah kalau tidak salah. Kemarin sudah ngobrol sama saya saat ketemu dengan beliau di Medan, dan saya sudah sampaikan itu,” terangnya.

Menurut Ganjar, keluhan Pemkab Blora juga dirasakan daerah Kebumen dan Purbalingga. Maka dari itu ia katakan ada yang dapat, ada yang tidak dapat bantuan, sehingga dirinya ikut mengawal.

“Kebumen dan Purbalingga, itu kemarin saya tanya itu kenapa kok bisa yang sana dapat, yang sini dapat, dan yang situ enggak. Oh ternyata karena ada anggota DPR nya. Jadi yang tidak ada anggota DPR nya ya gak dapat, akhirnya saya yang ngomong. Pak Bupati, Inpres nya sudah disiapkan Pak,” lanjutnya.

“Kalau jalan provinsi terlalu jauh untuk konteks pengurangan kemiskinan, nanti akan dibahas di musrenbang saja,” imbuhnya kembali.

Mendapat jawaban itu, Bupati Blora mengaku lega. Sebab ada dorongan terbitnya Inpres Jalan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora.

Hal itu tak lepas dari upaya Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR yang sedang menyiapkan regulasi agar Pemerintah Pusat dapat membantu pembangunan infrastruktur di daerah.

“Semoga perjuangan kita ini diberikan keberhasilan. Kita tahu banyak jalan provinsi di Blora yang rusak seperti Ngawen – Kunduran, Ngawen – Japah – Todanan, dan Cepu – Kedungtuban – Randublatung. Kita berharap DPU BMCK Jateng bisa ikut mengawal pembangunannya, juga melalui Inpres Jalan,” harapnya. (*)

Penulis: Lilik Yuliantoro
Editor: Ahmad Rifqi Hidayat