Kemiskinan Tidak Pernah Berlalu

  • Bagikan
Siti Fatimah, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Siti Fatimah, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Opini ini ditulis Siti Fatimah, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Kemiskinan merupakan masalah besar yang terus dihadapi setiap negara berkembang, terutama Indonesia. Awal mula hadirnya masalah kemiskinan disebabkan karena ditribusi pendapatan tidak merata yang menjadi pemicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Munculnya konsekuensi negatif atas kondisi sosial dan politik sering kali dikarenakan oleh masalah kemiskinan yang terus-menerus membuat keadaan semakin keruh.

Sudah seharusnya pemerintah mengutamakan perhatiannya terhadap penyebab kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, kondisi ini mempengaruhi turunnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakatnya menjadi rendah. Hal tersebut lagi-lagi disebabkan kemiskinan yang terus terjadi, karena sarana pendidikan dan kesehatan tidak mampu diakses oleh yang berpenghasilan rendah sehingga kualitas sumber daya manusia dari sisi intelektual dan fisik juga rendah.

Tingkat Kemiskinan

Pada 15 Juli, BPS (Badan Pusat Statisktik) merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk, sedikit menurun 0,05% atau 0,01 juta penduduk dari September 2020. Namun apabila dilihat berdasarkan penduduk miskin, sejak September 2019 (kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia) jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,36% atau sebanyak 1,12 juta penduduk (sebelum pandemi).

Faktor Penyebab Kemiskinan

Pertama, pertumbuhan penduduk tinggi. Laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar diakibatkan oleh angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan upah agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas. Belum lagi jika pertumbuhan penduduk tinggi namun tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan angka kemiskinan justru semakin meningkat.

Kedua, masyarakat pengangguran meningkat pun disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut menjadi meningkat.

Ketiga, tingkat pendidikan rendah menyebabkan seseorang cenderung kurang memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang memadai untuk kehidupannya. Padahal untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia kerja maupun usaha, pendidikan adalah modal paling dasar bagi seseorang agar bisa terus bersaing.

Keempat, kualitas kesehatan yang belum baik dan tidak memadai menjadi penyebab kemiskinan secara mendasar. Disamping masalah utama masyarakat ekonomi rendah yang tidak dapat akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal. Padahal kesehatan adalah hak asasi manusia dalam kesepakatan di tingkat global, dan di Indonesia menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak kepada warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah seperti tercantum dalam pasal 28 ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mengakibatkan ketimpangan pola kepemilikan sumber daya. Pada umumnya yang berada di bawah garis kemiskinan adalah masyarakat dengan sumber daya terbatas serta rendah.

Selain lima faktor penyebab kemiskinan tersebut, beberapa ahli seperti Henry George, Karl Marx, dan Robert Malthus berpendapat mengenai penyebab kemiskinan.

Menurut Henry George, kepemilikan pribadi serta monopoli yang dilakukan oleh individu atas tanah adalah penyebab utama dari kemiskinan. Pandangan George ini muncul, ketika kepemilikan tanah menjadi alat ukur untuk melihat kekayaan pribadi seorang individu.

Karl Marx berpendapat bahwa penyebab kemiskinan adalah eksploitasi yang terjadi kepada para kaum pekerja yang dilakukan oleh kaum kapitalisme.

Sedangkan Robert Malthus mengatakan bahwa penyebab kemiskinan karena jumlah penduduk yang cenderung lebih meningkat menurut deret ukur, namun produksi bahan makanan hanya meningkat menurut deret hitung.

Dampak Kemiskinan

Permasalahan sosial seperti kemiskinan telah memberikan dampak yang bermacam-macam kepada individu tersebut maupun masyarakat luas, mulai dari meningkatnya kriminalitas, kematian, dan pengangguran di suatu daerah hingga bermunculan konflik di masyarakat.

Saat ini bahkan pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak penerus bangsa masih sulit dicapai karena biaya pendidikan yang harus dibayarkan cukup tinggi, sehingga akses masyarakat miskin untuk bersekolah tertutup. Padahal tertutupnya askses pendidikan di suatu daerah maupun negara dapat memperparah kondisi kemiskinan. Apabila persoalan pendidikan tidak pernah terpecahkan, maka masalah-masalah baru akan terus muncul lebih banyak lagi.

Selain pendidikan, kesehatan dan kemiskinan memiliki hubungan yang tidak terputus. Biasanya masyarakat yang mengalami kemiskinan bergaya hidup tidak sehat dan rentan terkena penyakit. Belum lagi pengetahuan tentang kesehatan yang rendah dan akses kesehatan yang juga sulit didapatkan oleh masyarakat miskin menjadikan hidup seperti hanya menunggu ajal.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, mulai dari pemerintah, golongan swasta, kalangan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pastinya kesadaran masyarakat sendiri dengan membangun visi yang sama untuk bertekad dan serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Sumber daya manusia adalah investasi insani yang memerlukan biaya tidak sedikit, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, dari peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi menjadi langkah awal yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.

Negara bertanggung jawab terhadap fasilitas-fasilitas publik yang mengoptimalisasi distribusi pendapatan, seperti sekolah, rumah sakit, lapangan pekerjaan, jembatan dan lain sebagainya dengan harapan tidak ada lagi permasalahan seperti lemahnya institusi pengelola program pengentasan kemiskinan atau masih terbatasnya dukungan anggaran opersional pengentasan kemiskinan.

Hal yang menjadi sangat penting adalah negara mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan golongan terlebih kepentingan perorangan. Demikian, kawasan atau sektor publik yang dipakai untuk kemaslahatan masyarakat jangan sampai jatuh kepada orang yang memiliki tujuan kepentingan kelompok, golongan apalagi kepentingan pribadi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *