Lingkar.co – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menyampaikan tanggapan tegas terkait maraknya isu beras oplosan yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pedagang pasar tradisional. Ia menilai, persoalan tersebut bukan hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap rantai distribusi pangan di Kota Semarang.
Joko menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk menelusuri sejauh mana pengawasan telah dilakukan, termasuk di tingkat distributor dan gudang penyimpanan.
“Tidak bisa hanya menunggu laporan. Kita harus turun langsung dan memastikan distribusi beras benar-benar bebas dari praktik curang,” ujarnya saat diwawancara usai rapat Komisi B di Gedung DPRD Kota Semarang, Senin (21/7/2025).
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat reaktif semata, melainkan harus proaktif dan menyeluruh, guna mencegah masuknya beras oplosan ke pasar-pasar tradisional di wilayah kota.
Sebagai langkah pencegahan, Joko juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dan waspada saat membeli beras, terutama beras dalam kemasan. Konsumen diminta memperhatikan label, izin edar, berat bersih, hingga kondisi fisik beras.
“Jika ada yang mencurigakan baik dari segi kualitas maupun kemasan lebih baik segera laporkan ke pihak pasar atau dinas terkait,” pesannya.
Ia menilai kesadaran konsumen memegang peranan penting dalam menekan peredaran produk beras oplosan. Selain itu, ia juga mengapresiasi sikap tegas Wali Kota Semarang yang merespons cepat isu ini dan meminta agar langkah konkret segera dilakukan oleh dinas teknis terkait di lapangan.
Joko juga mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk memperluas edukasi publik mengenai cara membedakan beras asli dan beras oplosan, sebagai upaya meningkatkan literasi konsumen.
“Kami di dewan akan kawal hal ini agar tidak terjadi pembiaran. Ini bukan sekadar soal kualitas produk, tetapi juga soal keadilan bagi konsumen,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Joko Widodo mengingatkan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak warga untuk lebih berani melaporkan setiap kejanggalan yang ditemukan di lapangan.
“Yang paling utama, masyarakat jangan sampai tertipu. Teliti sebelum membeli, karena ini menyangkut kesehatan dan kepercayaan,” pungkasnya. ***
