Lingkar.co – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan partai yang mempresentasikan Nahdlatul Ulama (NU).
Hal tersebut ia sampaikan disela-sela forum Asean Intercultural and Interreligius Dialogue Conference (IIDC) di The Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (7/8/2023).
Menurutnya, meskipun PKB lahir dari tokoh-tokoh NU, namun posisi PBNU hanya sebagai fasilitator karena ada warga NU yang ingin membuat partai.
Ia mengatakan, setelah partai politik tersebut terbentuk, PBNU tidak ikut campur lagi dan melepaskan diri dari partai politik.
“Sudah habis itu, sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk diantaranya warga NU. Siapa yang mendapat kepercayaan ya silakan,” katanya.
Selain itu, dia menyebut tidak boleh ada calon presiden dan wakil presiden yang mengatasnamakan NU.
“Calon, siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing. Enggak ada yang atas nama NU apalagi nama islam pasti tidak ada,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan, partainya akan memakai daya tarik NU untuk kepentingan Pilpres 2024, karena menurutnya, PKB juga merupakan bagian dari NU.
“Penegasan NU-PKB, PKB-NU itu kan kepentingan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat. Itu sebetulnya penegasan komitmen juangnnya, komitmen juang ke-NU-an. Karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU,” kata Cak Imin, di DPP PKB, Jumat (4/8/2023).
Dengan adanya pernyataan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Sulaeman Tanjung, kemudian merespon pernyataan Cak Imin tersebut.
Ia menegaskan, bahwa PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada PKB.
“Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dari NU, itu salah,” katanya.
Dilain Pihak, Ketua Lembaga Pers Pimpinan Wilayah (PW) Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Jawa Tengah, Kharen Puja Risma, mengatakan, sebagai warga nahdliyin, ia akan tegak lurus dan melaksanakan perintah dan kewajiban yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya.
“Sebagai warga nahdliyin dan aktif di kepemudaan, suami saya juga kebetulan pengurus Ansor ya tegak lurus saja. Instruksi Gus Yahya itu sudah menjadi perintah dan kewajiban untuk dilaksanakan,” katanya, Selasa (8/8/2023).
Kharen juga menerangkan terkait tentang sejarah berdirinya PPP.
Waktu itu NU sebagai partai politik melebur atau berfusi dengan Perti dan PSII di tahun 1973.
“NU kan dulu juga sempat jadi partai politik sebelum 1973. Tepat pada tangga 5 Januari 1973, PSII, Perti, dan NU berfusi menjadi PPP. Jadi sebenarnya, NU secara organisasi sudah tiidak lagi berpolitik, kalau kadernya bebas-bebas saja,” katanya.
Saat ditanyai terkait dengan statement Gus Yahya apakah akan berpengarus terhadap Pemilu 2024, Kharen menjawab dengan nada serius.
“Klaim terhadap NU saat ini memnag masif, terkait dengan elektoral. Namun, warga nahdliyin sekarang mulai cerdas. Bahkan Gus Yahya sempat menyatakan, tidak hanya ingin membela yang 10juta jiwa, karena warga nahdliyin itu ada 150juta jiwa. Saya rasa, pengaruh elektoralnya sedikit atau kecil tidak terlalu masif. Namun, cukup memberi pengaruh pada swing voter warga NU,” katanya.
Penulis : Muhammad Nurseha