Lingkar.co – Pementasan stand up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea memicu perdebatan luas di ruang publik. Pasalnya, Pandji melontarkan kritik tajam terhadap berbagai aktor kekuasaan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Alih-alih dipahami sebagai ekspresi seni dan kritik sosial, sebagian publik menilai humor Pandji telah melampaui batas dan berubah menjadi serangan politis.
Kontroversi ini membuka kembali diskusi lama apakah humor boleh politis? Atau justru sebaliknya apakah humor memang selalu politis sejak awal?
Peneliti bahasa dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), Rahmat Petuguran, menegaskan bahwa pertanyaan itu sesungguhnya keliru arah. Menurutnya, humor tidak pernah netral.
“Humor memang selalu politis. Ia tidak lahir dari ruang hampa, tetapi dari relasi kuasa, ketimpangan sosial, dan kegelisahan kolektif,” kata Rahmat.
Berdasarkan riset lintas budaya yang dilakukannya, Rahmat menjelaskan bahwa humor sejak lama berfungsi ganda. Katanya, ia bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan, sekaligus alat resistensi terhadap kekuasaan.
“Penguasa menggunakan humor untuk memperhalus dominasi dan membangun kedekatan semu. Sebaliknya, kelompok tertindas menggunakan humor untuk menyindir, melawan, dan mempertahankan martabat,” ujarnya.
Bentuknya beragam mulai dari satir, parodi, karikatur, hingga anekdot. Di Indonesia, jejak politik humor dapat ditemukan sejak era seni pertunjukan tradisional seperti ketoprak, lenong, dan ludruk, hingga kini menjelma dalam format modern seperti stand up comedy dan meme digital.
Secara linguistik, Rahmat menjelaskan bahwa humor dibangun di atas apa yang disebut sebagai skrip rangkaian asumsi sosial, pengetahuan bersama, dan kegelisahan kolektif yang dibagikan antara pembuat humor dan audiensnya.
“Kalau tidak ada asumsi bersama, tidak ada pengetahuan umum, dan tidak ada kegelisahan kolektif, humor tidak akan lucu. Karena tidak ‘relate’,” katanya.
Skrip ini memuat ambiguitas, kontradiksi, dan kejutan yang tampak ringan di permukaan, tetapi sesungguhnya membawa muatan ideologis yang kuat. Itulah sebabnya humor sering terasa mengganggu bagi pihak yang merasa disindir.
Penegasan Politik
Rahmat menilai klaim ‘hanya bercanda’ atau ‘sekadar guyon’Ekonomi Sirkular, Strategi Baru Industrialisasi Nasional bukanlah netralisasi, melainkan strategi retoris untuk melindungi pesan politis dari sanksi sosial atau hukum.
“Ketika humor diklaim hanya candaan, di situlah sifat politisnya justru makin kentara. Itu cara agar kritik bisa lolos dari sensor,” katanya.
Ia mencontohkan humor etnik, humor seksis, hingga humor politik semuanya memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa tertentu. Humor etnik mendudukkan kelompok tertentu sebagai inferior, humor seksis menormalisasi subordinasi perempuan, sementara humor politik mempertanyakan legitimasi elite.
Dalam risetnya tahun 2024 tentang humor presiden Indonesia, Rahmat menemukan bahwa semua presiden dari Sukarno, Gus Dur, SBY hingga Jokowi menggunakan humor sebagai strategi komunikasi politik.
Namun, temuan menariknya adalah, “Jokowi adalah presiden paling produktif menggunakan humor agresif, yaitu humor yang menyasar langsung pihak lain, menyindir, atau memosisikan diri sebagai korban maupun superior,” ungkap Rahmat.
Humor bukan sekadar pemanis komunikasi, tetapi alat untuk membangun citra, mengelola kritik, bahkan mengendalikan opini publik.
Dalam konteks itu, Rahmat menilai wajar jika Pandji menggunakan humor sebagai medium kritik sosial.
