Korea Selatan Darurat Militer, Airlangga: Bisa Jadi Peluang Untuk Indonesia

Lingkar.co – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer yang membuat seluruh dunia terkejut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, penetapan darurat militer Korea Selatan pada, Selasa (3/12/2024) tersebut bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi.

“Jadi banyak negara yang saat ini bullish dengan Indonesia karena political stability di ASEAN, sebagai negara terbesar di ASEAN, dan transisi pemerintahan yang mulus ada di Indonesia. Tadi malam sempat sedikit tegang dengan apa yang terjadi di Korea Selatan yang sempat mengumumkan martial law dan dibatalkan oleh 190 anggota kongres, dan ini mungkin destabilitas di kawasan Korea Selatan belum selesai,” katanya dalam acara Indonesia Mining Summit 2024, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Menurutnya, deklarasi darurat militer yang dilakukan Korea Selatan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang lebih menarik di tengah ketidakpastian global, khususnya di wilayah Asia.

Namun, hanya berlangsung 6 jam setelah pengumuman, Presiden Korea Selatan telah resmi mencabut status darurat militer pada Rabu, (4/12/2024) pukul 04.30 waktu setempat.

“Warga negara yang terhormat, saya mengumumkan darurat militer pada (Selasa, 3/12/2024) pukul 11 malam tadi dengan tekad kuat untuk menyelamatkan negara ini dari kekuatan-kekuatan anti-negara yang mencoba melumpuhkan fungsi-fungsi penting negara dan menghancurkan tatanan konstitusional demokrasi liberal. Namun, beberapa saat yang lalu, Majelis Nasional menuntut pencabutan darurat militer, sehingga pasukan yang dikerahkan untuk urusan darurat militer ditarik,” katanya.

“Darurat militer akan segera dicabut dengan menerima permintaan Majelis Nasional melalui pertemuan Dewan Negara (kabinet). Namun, meskipun kami telah segera mengadakan pertemuan Dewan Negara, karena masih pagi dan kuorum untuk resolusi belum terpenuhi, darurat militer akan segera dicabut segera setelah tercapai. Di sisi lain, kami meminta Majelis Nasional untuk segera menghentikan tindakan sembrono yang melumpuhkan fungsi-fungsi negara melalui pemakzulan yang berulang-ulang, manipulasi legislatif, dan manipulasi anggaran,” imbuhnya.

Yoon berniat untuk melenyapkan pasukan atau elemen-elemen antinegara di parlemen dan yang ia tuding berpihak kepada Korea Utara.

Keputusan Presiden Yoon mencabut darurat meiliter tersebut lantyaran ia harus tunduk atas putusan parlemen yang sepakat menolak pemerintahan militer dan membatalkan keadaan darurat militer tersebut.

Parlemen menilai keadaan darurat militer tersebut ilegal dan inkonstitusional, oleh karena itu saat ini Yoon tengah menghadapi tuntutan pemakzulan karena memberlakukan status tersebut.

Selain itu, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-Shik menyatakan status keadaan darurat militer tersebut tidak sah.

Dia menegaskan anggota parlemen akan melindungi demokrasi bersama rakyat. Bahkan ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan parlemen dan menuntut Presiden Yoon untuk mundur atak dimakzulkan.

Usai Dituding Jadi Dalang Darurat Militer, Menhan Korsel Mengundurkan Diri

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya setelah dituding menjadi dalang darurat militer.

Dalam pernyataannya, ia telah memberitahukan kepada presiden atas keinginanya tersebut.

“Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Yoon dan akan bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” katanya, Rabu (4/12/2024).

Dia mengatakan, 280 prajurit yang terjun ke jalan saat itu hanya mengikuti perintahnya sehingga dirinya yang sepenuhnya akan bertanggung jawab.

Pasca Presiden Yoon mengumumkan darurat militer tersebut membuat publik dilanda kebingungan dan kekhawatiran.

Usut punya usut, status yang ditetapkam hanya karena situasi politik Yoon dengan para oposisi yang sedang membara sehingga membuat masyarakat marah dan mendesak Yoon untuk mencabut status tersebut.

Menjelang pemungutan suara DPR, militer Korsel memang mulai terjun ke jalanan dengan senjata lengkap.

Bahkan gedung DPR sudah diblokade sehingga para anggota DPR terpaksa melompati pagar untuk menerobos masuk.

Penulis : Kharen Puja Risma
Editor : Muhammad Nurseha