Lingkar.co – Menjalankan salah satu fungsi kelembagaan DPRD yakni pengawasan, Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo menyambangi Kantor Kecamatan Kaligesing, kemarin. Melalui kesempatan tersebut, para wakil rakyat ini ingin memastikan pelayanan publik di tingkat kecamatan berjalan baik sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari pemerintah di lini bawah.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, didampingi seluruh anggota. Setibanya di kantor kecamatan, mereka diterima oleh Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, lantaran Plt Camat Kaligesing Agung Supriyanto sedang mengikuti rapat di Purworejo.
Dalam kesempatan itu, Budi Sunaryo menegaskan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya sebatas melihat pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat pindah, melainkan juga menyentuh aspek lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Komisi I ingin mengetahui sejauh mana penerapan digitalisasi pelayanan publik berjalan di kecamatan serta bagaimana koordinasi antara pihak kecamatan dengan desa dan kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti persoalan ketenteraman dan ketertiban. Pihaknya menanyakan langkah-langkah kecamatan dalam mendukung penertiban tempat usaha tidak berizin seperti karaoke dan warung remang, sekaligus melihat kondisi keamanan masyarakat, termasuk peran Satpol PP dan Linmas.
Tidak kalah penting, strategi pencegahan potensi konflik sosial atau gesekan antarwarga juga menjadi bahan pengawasan.
Dalam bidang pembangunan, DPRD menanyakan program prioritas yang tengah dijalankan kecamatan pada tahun ini, beserta kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik yang bersumber dari APBD maupun Dana Desa.
Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran turut menjadi perhatian.
Budi juga menyinggung aspek kelembagaan dan aparatur, terutama terkait kondisi SDM di kecamatan, kecukupan tenaga kerja sesuai kompetensi, serta kendala yang masih dihadapi dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Ia menilai penting pula untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana tambahan, seperti gedung pelayanan, peralatan IT, maupun transportasi dinas.
Dari sisi sosial kemasyarakatan, Komisi I menanyakan bagaimana peran kecamatan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak sosial seperti pengangguran dan masalah kepemudaan. Sinergi kecamatan dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat juga dinilai penting dalam membangun partisipasi warga.
“Semua hal ini kami dalami agar DPRD mendapat gambaran utuh mengenai kondisi di lapangan. Nantinya, hasil pengawasan akan menjadi bahan rekomendasi maupun dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Budi Sunaryo.
Menanggapi hal tersebut, Dwi Kelik Setyawan selaku Kasi Pemberdayaan didampingi Bambang Febru, Kasi Pembangunan Kecamatan Kaligesing, menyampaikan bahwa pelayanan kependudukan di wilayah Kaligesing sejauh ini berjalan lancar. Menurutnya, digitalisasi pelayanan juga sudah berjalan optimal.
“Alhamdulillah, pelayanan masyarakat di Kaligesing tidak menemui kendala berarti. Kami berkoordinasi dengan desa-desa secara rutin agar penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan,” jelasnya. (*)
Penulis: Lukman Hakim
