Lingkar.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan dua program strategis untuk melindungi kawasan konservasi dan pulau kecil, yakni Proteksi dan Pelaut, Minggu (14/12/2025)
Peluncuran program Proteksi (Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi) dan Pelaut (Pulau dan Laut untuk Ekonomi Kuat) dilakukan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan 2025 yang diselenggarakan pada 3–5 Desember di Jakarta.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam arahannya menegaskan bahwa kedua program tersebut merupakan langkah konkret Indonesia untuk memimpin agenda pengelolaan laut yang berbasis ekosistem.
“Proteksi dan Pelaut adalah jawaban agar kita mampu melindungi ekosistem sekaligus membangun ekonomi yang bertumpu pada laut yang sehat,” ujar Trenggono.
Menurutnya, kondisi laut Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat pencemaran, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. “Pertanyaannya, apakah kita akan diam, ataukah kita akan bangkit bersama, Jawaban kita jelas, kita harus bangkit bersama-sama,” tegasnya.
Ia menerangkan, program Proteksi difokuskan pada upaya restorasi ekosistem dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut, termasuk terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.
Sementara program Pelaut diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi, ekonomi biru, dan jasa lingkungan agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menutup arahan, Trenggono mengajak kolaborasi nasional untuk menjadikan perairan Indonesia tetap produktif si masa mendatang.
“Mari kita jadikan Rakernis ini bukan sekadar forum, tetapi titik balik untuk menyalakan semangat kolaborasi. Kita wujudkan laut Indonesia yang sehat, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa, untuk dunia, dan untuk generasi mendatang,” ucapnya.
Senada, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan bahwa kedua program tersebut dirancang sebagai payung penguatan kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dan daerah.
“Proteksi dan Pelaut adalah platform kolaborasi. Keduanya akan memperkuat peran daerah, memanfaatkan data ekosistem terkini, dan memastikan bahwa konservasi berdampak nyata pada ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, KKP dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kawasan konservasi dan peran aktif masyarakat. Lebih dari 80 persen kawasan konservasi berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sehingga efektivitas implementasi program akan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan multi aktor di daerah. (*)
