Lingkar.co – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati sebagai bentuk penolakan atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen. Aksi ini berlangsung pada Selasa (3/6/2025) dan diikuti oleh puluhan mahasiswa yang membawa spanduk dan poster sebagai simbol aspirasi mereka.
Spanduk bertuliskan “Tanah kami bukan ladang pajak tetapi ladang kehidupan” menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut, menggambarkan keprihatinan masyarakat atas beban pajak yang dinilai sangat memberatkan.
Koordinator aksi, Muhammad Muhajir, menyampaikan bahwa kenaikan PBB secara mendadak tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Pati yang masih dalam masa pemulihan pascapandemi.
“Ekonomi di Pati belum siap menerima kenaikan pajak sebesar ini. Janji kampanye calon bupati yang menyatakan tidak akan menaikkan pajak harus menjadi komitmen yang dijaga demi kesejahteraan rakyat,” tegas Muhajir.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan harapan masyarakat yang selama ini mengandalkan stabilitas ekonomi untuk memperbaiki kehidupan.
Selain menyoroti besarnya kenaikan PBB, para mahasiswa juga mengkritik minimnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami dan menerima kebijakan pajak dengan baik.
Dalam tuntutannya, PMII juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak pada sektor usaha yang dinilai lebih mampu memberikan kontribusi, seperti tempat karaoke dan hiburan malam.
“Pajak dari sektor usaha seperti karaoke lebih layak dinaikkan karena tidak membebani masyarakat kecil yang justru sedang berjuang untuk bertahan hidup,” jelas Muhajir.
Ia berharap aksi damai ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB dan mencari solusi terbaik yang tidak memberatkan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat dan mengambil langkah yang adil demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Muhajir. (*)
Penulis: Miftah
