Lingkar.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-Eks Karesidenan Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (21/4/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, Bupati dan Forkopimda se-Eks Karesidenan Pati yang meliputi Pati, Rembang, Blora, Kudus dan Jepara.
Agenda Musrenbangwil ini dimanfaatkan oleh kepala daerah se-Eks Karesidenan Pati untuk menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang terjadi di daerahnya. Termasuk juga Bupati Pati, Sudewo yang dalam kesempatan itu diantaranya menyampaikan isu infrastruktur sebagai persoalan paling mendesak.
Sudewo menyoroti kondisi jalan di berbagai wilayah Kabupaten Pati yang rusak parah dan sangat memprihatinkan. Khusus untuk jalan provinsi, ia menekankan perlunya perbaikan segera di jalur Kayen-Sukolilo hingga perbatasan kabupaten. Sementara itu, jalan provinsi Pati-Tayu juga dinilai perlu diperlebar karena banyaknya pengguna jalan.
“Kalau khusus jalan provinsi yang perlu penanganan segera dari mulai Kayen, Sukolilo, sampai perbatasan Kabupaten Pati karena dalam kondisi rusak. Jalan Pati-Tayu cukup bagus, tapi kecepatannya luar biasa, maka dari itu perlu diperlebar,” tegas Sudewo dalam acara Musrenbangwil.
Selain jalan, ia juga menyoroti persoalan irigasi dan infrastruktur air yang lama tidak mendapat perawatan, menyebabkan pendangkalan dan sedimentasi berat.
Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah guna menindaklanjuti hal tersebut, termasuk mengajukan revitalisasi jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten.
Lebih lanjut, Sudewo juga menyampaikan kondisi Rumah Sakit RAA Soewondo Pati. Menurut Sudewo, rumah sakit rujukan tipe B tersebut mengalami keterbatasan besar baik dalam hal sumber daya manusia, kultur pelayanan, maupun sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara potensi pendapatan dan realisasi yang terjadi setiap tahun.
“Rumah sakit tipe B itu bisa mendatangkan minimal Rp 225 miliar, tapi di RS RAA Soewondo hanya menghasilkan 120 miliar. Ada backlog Rp 100 miliar setiap tahun. Yang rusak tidak bisa segera ditangani, kondisinya semakin parah,” ungkapnya.
Ia pun berharap adanya dukungan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar berbagai persoalan ini bisa ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Ia menyampaikan bahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan demi tercapainya target besar, yaitu swasembada pangan di tahun 2026.
“Tahun 2025 kita fokus pada infrastruktur pertanian, jalan, sekolah, kesehatan, dan SDM. Lompatan besar akan kita lakukan pada 2026 untuk swasembada pangan. Target Jawa Tengah adalah 11 juta ton, dan kita optimis bisa mencapainya,” ungkap Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi saluran irigasi serta penertiban alih fungsi lahan agar program ketahanan pangan tidak terhambat. (*)