Naikkan Kursi DPRD 100 Persen Tapi Dipecat Mardiono, Idy Pertanyakan Etika: Masak Kami Terima Surat Pemecatan dari Medsos?

Lingkar.co – Meski berhasil meraih kemenangan dalam Pemilu 2024 dengan perolehan kursi 100% di DPRD Kabupaten Jembrana. Namun DPW PPP Bali dibawah nahkoda Idy Muzayat dan M. Thobahul Aftoni justru menerima surat pemecatan dari Plt. Ketum DPP PPP, Muhammad Mardiono.

Tak hanya berhasil dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), keduanya juga berjasa dalam merampungkan kepengurusan semua DPC PPP di Bali

Ironisnya, Surat Keputusan DPP PPP Nomor: 1053/SK/DPP/W/VII/2024 tertanggal 08 Juli 2024 tentang pergantian kepengurusan DPW PPP Propinsi Bali tidak diterima secara langsung, namun justru diketahui karena tersebar di beberapa grup WhatsApp (WA) PPP.

“Kami jelas menyatakan keprihatinan yang mendalam, menolak dan menyesalkan sikap DPP tersebut,” ungkap Idy saat dikonfirmasi pada Jumat (12/7/2024).

Ia pun mempertanyakan etika berorganisasi Mardiono atas tindakan yang semena-mena terhadap DPW PPP Bali. “Masak kami tahu SK pemecatan tersebut dari medsos? Apa begini cara berorganisasi yang benar?. Lagian alasan pemecatan kami tidak jelas. Ini kan zalim namanya,” keluhnya.

Menyikapi hal itu, Idy dan Toni pun masih beriktikad baik dengan mendatangi kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro Jakarta pada Kamis (10/7/2024) kemarin. Pihaknya menyampaikan surat keberatan atas pemecatan yang dilakukan Plt. Ketua Umum DPP PPP H. Muhammad Mardiono.

Kendati telah menyampaikan surat pernyataan kepada DPP PPP, namun pihak DPW PPP Bali tidak pernah menerima surat pemanggilan, surat peringatan, ataupun surat pemberitahuan resmi perihal pergantian Plt. DPW PPP Bali.

Artinya, kata Idy, keputusan tersebut cacat hukum dan dilakukan tanpa melalui mekanisme organisasi yang benar menurut AD/ART PPP yang berlaku dan mengabaikan etika organisasi yang bernafas keislaman.

“PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja. Organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya. Bahkan sebagai Ketua OKK III DPP PPP yang membawahi koordinasi sejumlah DPW termasuk DPW Bali, kami tidak pernah diajak musyawarah tentang kebijakan DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW Bali,” ungkapnya.

Idy mengajak Pengurus, kader, simpatisan dan umat Islam secara umum, sebagai pemilik PPP yang sebenarnya untuk melakukan pengawasan dan peringatan terhadap kebijakan partai yang dirasa melenceng.

“Kalau kita tidak peduli, maka kedzaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” tandasnya.

Senada, M Thobahul Aftoni (Toni) selaku Plt. Sekretaris DPW PPP Bali menandaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian bentuk kedzaliman serta kebijakan ‘semau gue’ dari Pimpinan DPP saat ini.