Lingkar.co – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mendorong Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla untuk menyampaikan saran serta kritik secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai penting guna memperkuat komunikasi yang konstruktif dalam pemerintahan.
Saleh menyampaikan bahwa ruang dialog antara Presiden dan berbagai elemen masyarakat selama ini terbuka luas. Menurutnya, tokoh nasional memiliki kesempatan besar untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada kepala negara.
Ia menilai tradisi diskusi yang dibangun Presiden menjadi momentum strategis bagi para tokoh bangsa untuk ikut berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan nasional.
“Prabowo sangat senang mendengar saran dan kritik. Malah beliau sering mengundang para tokoh untuk berdiskusi di Istana,” ujar dia.
Saleh menjelaskan, forum diskusi tersebut melibatkan beragam kalangan, mulai dari birokrat, ulama, akademisi, hingga aktivis dan media massa. Hal ini mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyerap aspirasi publik.
Dalam konteks itu, ia berpandangan bahwa penyampaian kritik secara langsung akan lebih efektif dan memberikan dampak nyata.
“Saya kira kalau pak JK singgah di Istana, semua orang berharap agar beliau menyampaikan saran, masukan, dan kritik konstruktif. Berbicara langsung dengan Presiden pasti akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Apalagi yang menyampaikan sekelas pak JK,” katanya.
Saleh juga menekankan bahwa kapasitas dan pengalaman Jusuf Kalla menjadi nilai tambah dalam memberikan masukan strategis bagi pemerintah.
“Pak JK itu tokoh hebat. Beliau tidak hanya menguasai bisnis, tetapi juga sangat mengerti politik dan birokrasi. Tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga sampai ke mancanegara,” kata dia.
Ia menambahkan, penyampaian kritik secara langsung dinilai lebih tepat bagi tokoh dengan pengalaman seperti JK, sehingga mampu mendorong solusi yang lebih konkret dan aplikatif.
“Saya kira kalau Pak JK singgah di Istana, semua orang berharap agar beliau menyampaikan saran, masukan, dan kritik konstruktif,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Penulis : Putri Septina
