Lingkar.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mencatat capaian produksi padi sebesar 10,28 ton per hektare dalam panen raya di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Sabtu (7/2/2026). Capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan program peningkatan produktivitas pertanian yang dijalankan Pemkab Pati.
Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, hasil panen tersebut merupakan buah kerja keras lintas sektor melalui pendampingan intensif kepada petani dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Kegiatan hari ini, saya ditemani Pak Firman untuk membuktikan program satu hektare 10 ton di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong. Pagi ini sudah dicek dan hasilnya mencapai 10,28 ton. Ini program yang luar biasa karena tim pertanian dari kecamatan sampai desa bekerja keras melakukan sosialisasi dan pendampingan,” ujar Chandra.
Ia menjelaskan, peningkatan produksi padi tetap menggunakan 100 persen pupuk subsidi yang dikombinasikan dengan pupuk pendukung secara tepat. Hasilnya, produksi padi yang sebelumnya hanya 5–7 ton per hektare mampu meningkat hingga di atas 10 ton.
“Petani di sini masih menggunakan 100 persen pupuk subsidi, ditambah pupuk pendukung. Hasilnya produksi bisa mencapai 10,2 ton. Insya Allah semua beres. Cuma tinggal bantuan alat-alat pertanian ini yang mungkin Pak Firman bisa membantu kami,” katanya.
Hadir di lokasi panen, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi langkah Pemkab Pati dalam mengoptimalkan produksi padi. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan percepatan swasembada pangan yang melampaui target nasional.
“Kami apresiasi Pemda Pati mengoptimalkan produksi tanaman padi karena ini sudah sesuai yang dicanangkan presiden untuk 2027 harus swasembada pangan, tapi ini jauh lebih cepat. Kami rapat bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaporkan swasembada pangan dicapai di akhir tahun 2025 dan di awal 2026,” tutur Firman.
Firman menyebut capaian tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah, dengan stok beras nasional di awal tahun mencapai 3,32 juta ton.
“Ini baru pertama kali dalam sejarah pemerintah memiliki stok awal tahun 3,32 juta ton, ini lebih dari cukup, ini pertama kali. Namun, ini bukan jadi salah satu patokan karena ada kemungkinan gagal panen akibat anomali cuaca sehingga perlu diantisipasi, jangan puas sampai di sini untuk kemudian kita tidak bisa maintenance hasil produksi yang sudah mencapai 10,28 ton tadi,” tegasnya.
Terkait stabilisasi harga pangan, Firman menyampaikan DPR RI tengah merevisi Undang-Undang Pangan untuk memperkuat peran Bulog sebagai penyangga harga dan stok beras nasional.
“Berikutnya kami menekankan stabilisasi harga, kita sedang merevisi Undang-Undang Pangan. Bulog ke depan akan diperkuat menjadi penyanggar harga sehingga konsep ke depan 60 persen beras untuk rakyat dikelola Bulog,” katanya.
Ia menambahkan, Bulog nantinya akan bermitra dengan penggilingan padi kecil dan menengah serta melibatkan perusahaan daerah sebagai offtaker beras lokal.
“Bulog itu nanti bermitra dengan penggilingan padi tingkat menengah dan kecil. Offtaker bisa menggunakan perusahaan daerah seperti Aneka Usaha dan lain sebagainya, jadi offtaker bekerjasama dengan Bulog demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” pungkas Firman. (*)
