Tidak hanya dalam kepentingan Pilkada, lanjutnya, tetapi karena masing-masing partai memiliki kursi legislatif yang bertugas untuk mengawal kebijakan pemerintah pada kurun waktu lima tahun mendatang.
Menjawab kemungkinan bertambah atu tidaknya jumlah partai politik dalam wacana koalisi, Bung Joss menyatakan tugas sebagai desk Pilkada untuk membangun kapal (koalisi pengusung) dan mencari penumpang eksekutif (calon yang diusung) di Pilkada.
“Awalan kita, kepengen kita itu ada dua hal. Yang pertama mencari ‘penumpang ekskutif’ untuk November 2024 juga membangun ‘kapal besar’ kapal pesiar bahasa saya,” urainya.
“Yang ini kita mulai. Kan tidak langsung membuat bisa besar. Mulai dari awal dulu membangun pondasinya, terus nanti membuat atapnya atau apanya begitu supaya lebih nyaman untuk ditumpangi,” imbuhnya.
Terkait penumpang ekskutif yang akan menjadi penumpang, Joko juga menegaskan hal yang sama. Yakni, kewenangan DPP masing-masing partai. Sementara partai di tingkat kota hanya bisa tunduk dan menjalankan keputusan DPP
“Belum. Kita belum membicarakan masalah itu, dan memberikan kewenangan kepada partai politik masing-masing untuk bisa menjaring calon kepala daerah tahun 2024 dan tentu ini harus ada kewajiban berkonsultasi, dan kita juga tentu manut, tunduk, tawadu: terhadap pimpinan partai politik yang ada di tingkat pusat,” tegasnya.
Terkait rencana menjaga kesolidan dari 5 partai yang berkumpul ini, ia menegaskan dengan menjaga silaturahmi. “Untuk menjaga kosolidan kita akan melakukan silaturahmi terus menerus,” tegasnya.
Menjawab bagaimana mengerucutkan sejumlah nama agar menjadi pasangan calon (Paslon) yang bakal diusung dalam Pilwalkot, ia menyatakan setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda dalam penjaringan dan pendalaman. Setelah ada titik temu di internal, maka pengajuan Paslon bisa disepakati bersama.
